Ekonomi

Pemerintah Pastikan Tak Biayai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pemerintah Pastikan Tak Biayai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Ratusan kendaraan melintas di samping proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (24/5). Pemerintah memberikan jaminan investasi dan politik untuk proyek pembangunan LRT melalui Perpres No 49 Tahun 2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT terintegrasi di Wilayah Jabodebek sehingga proyek yang ditargetkan selesai Mei 2019 tersebut terjamin pembiayaannya dan proyek tetap berjalan meski pemerintahan berganti. (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras/17.)

AKURAT.CO, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ternyata terkendala permasalahan pembebasan lahan hingga pencairan dana investasi dari China Development Bank (CDB) belum kunjung terealisasi.

Apalagi mega proyek infrastruktur ini membutuhkan dana sebesar USD 5,1 miliar atau sekitar Rp 67,8 triliun (menggunakan kurs Rp 13.300 per dolar AS).

Ditambah lagi sudah dibuka wacana agar proyek ini diambil alih oleh pemerintah apabila dinilai gagal atau mandeg, yang sebelumnya Kementerian BUMN melakukan konsorsium dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk menanganinya.

baca juga:

Namun Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menggunakan dana dari APBN untuk membiayai Mega proyek ini karena skemanya masih tetap, yakni dibiayai oleh swasta bukan pemerintah melalui KCIC.

"Tidak ada keterlibatan Pemerintah dari sisi financing, semuanya dari swasta seperti kesepakatan sebelumnya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantornya Jakarta, Selasa (13/6).

Di kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan untuk skema pembiayaan proyek kereta cepat tersebut masih sama.

"Kerjasama proyek kereta cepat ini tetap masalah business to business (B to B), pemerintah tidak akan masuk untuk pembiayaan apalagi menambah utang untuk proyek ini. Utang kita tetap 30% dari PDB," tegas Luhut. []