News

Pemerintah Mau Aktifkan Kembali RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Mahfud MD mengumumkan, kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua kini telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan oleh Kejagung.


Pemerintah Mau Aktifkan Kembali RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Menko Polhukam Mahfud MD (Youtube Kemenko Polhukam)

AKURAT.CO Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan, kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua kini telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus itu kini ditangani oleh 22 orang Jaksa untuk memproses kasus yang merupakan rekomendasi Komnas HAM tahun lalu.

"Seperti telah diumumkan oleh Kejaksaan Agung pada saat ini kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang disampaikan Komnas HAM kepada pemerintah di Paniai, Papua oleh Jaksa Agung sudah dinaikan ke tingkat penyidikan dengan menunjuk 22 jaksa," kata Mahfud dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (4/12/2021) malam.

Mahfud memastikan, kasus tersebut akan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku yakni UU Nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM. "Jadi ini nanti diproses sesuai dengan UU yang berlaku. Kasus Paniai ini adalah kasus yang diumumkan baru tahun kemarin oleh Komnas HAM dan kami langsung tindaklanjuti untuk segera dibawa ke pengadilan," ujarnya. 

Mahfud menjelaskan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah itu akan dilaksanakan dengan dua pendekatan. 

Pertama, kualifikasi suatu pelanggaran itu adalah pelanggaran HAM berat hanya ditetapkan dan diputuskan oleh Komnas HAM.

Kedua, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 tepatnya sebelum keluarnya UU nomor 26 tahun 2000 itu diserahkan kepada DPR untuk dianalisis apa cukup bukti apa bisa dibuktikan untuk dibawa ke pengadilan.

"Lalu kasus pelanggaran HAM yang terjadi sesudah keluarnya UU nomor 26 tahun 2000 itu ditangani dan dianalisis serta di follow up oleh Kejaksaan Agung dengan berkoordinasi dengan Komnas HAM," katanya. 

Mahfud juga menegaskan sikap politik hukum pemerintah saat ini yakni menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) komisi kebenaran dan rekonsiliasi. RUU komisi kebenaran dan rekonsiliasi itu akan dihidupkan kembali setelah tahun 2006 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 

"Sudah pernah kita mempunyai UU nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi tetapi dibatalkan pada tahun 2006 oleh MK. Sehingga pemerintah perlu menyiapkan RUU tersebut sebagai penggantinya. Nah itu jalur-jalur penyelesaian tentang pelanggaran HAM berat," kata Mahfud. []