Ekonomi

Pemerintah Kantongi Rp7,1 Triliun dari Pajak Digital Hingga 30 Juni 2022

DJP Kemenkeu: Untuk tahun 2022 sendiri, total setoran sudah sebesar 2,5 triliun rupiah.


Pemerintah Kantongi Rp7,1 Triliun dari Pajak Digital Hingga 30 Juni 2022
Pemerintah berhasil menghimpun Rp7,1triliun dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (PMSE).  (istockphoto-Pajak Online.jpg)

AKURAT.CO, Sampai dengan 30 Juni 2022, pemerintah berhasil menghimpun Rp7,1triliun dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (PMSE). Jumlah tersebut berasal dari 97 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran ke kas negara.

“Untuk tahun 2022 sendiri, total setoran sudah sebesar 2,5 triliun rupiah,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor.

Sementara itu, jumlah keseluruhan penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut PPN sampai dengan bulan Juni 2022 ada 119 pelakuusaha.

baca juga:

Di bulan April 2022, DJP melakukan delapan penunjukan, yaitu Iqiyi International SingaporePte. Ltd., Global Cloud Infrastructure Limited, John Wiley & Sons, Inc., Springer NatureCustomer Service Center Gmbh., Springer Nature Limited, Paypro Europe Limited, BiomedCentral Limited dan Unity Technologies Aps, dan satu pencabutan, yaitu Fenix InternationalLimited.

Untuk bulan Mei 2022 DJP melakukan lima penunjukan, yaitu Coursera, Inc., Groundhog Inc.,Groundhog Technologies Inc., Surfshark B.V., dan To The New Singapore Pte. Ltd.Sedangkan di bulan Juni 2022, DJP melakukan empat penunjukan, yaitu Ezviz InternationalLimited, Zendrive Inc, University Of London, CVmaker B.V, dan dua pembetulan, yaitu BiomedCentral Limited dan Github, Inc.

“Untuk pembetulan penunjukan pemungut PPN PMSE itu sifatnya membetulkan, dilakukandalam hal terdapat elemen data dalam surat keputusan penunjukan yang berbeda darikeadaan sebenarnya atau ada kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan tersebut,” jelas Neil.

Sesuai dengan PMK-60/PMK.03/2022, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagaipemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk luar negeri yang dijualnya diIndonesia.  

Lebih lanjut, Neilmaldrin mengingatkan pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungutPPN PMSE wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut. Bukti punguttersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnyayang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Ke depan, DJP masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen diIndonesia dan telah memenuhi kriteria yaitu, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan; dan/atau jumlah traffic di Indonesia melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan, untuk memungut PPN PMSE atas kegiatannya tersebut.[]