News

Pemerintah Jawab Keresahan Masyarakat Terkait Masuknya TKA

Menkopolhukam Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah Presiden Joko Widodo sangat aspiratif terhadap masukan dari masyarakat.


Pemerintah Jawab Keresahan Masyarakat Terkait Masuknya TKA
Menkopolhukam Mahfud MD saat konferensi pers usai acara Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Melia Purosani, Kota Yogyakarta, Senin (14/12/2020). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO  Menkopolhukam Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah Presiden Joko Widodo sangat aspiratif terhadap masukan dari masyarakat. Dia mencontohkan soal masuknya 22 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina baru-baru ini. 

Ditutupnya akses bagi TKA menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar aspirasi masyarakat. Meski, masuknya 22 TKA itu sudah sesuai prosedur resmi.

Mahfud menjelaskan, para TKA itu masuk ke Indonesia sebelum PPKM Darurat diberlakukan. Dia menerangkan bahwa para TKA itu juga telah menjalani test PCR saat datang maupun karantina selama delapan hari setelah tiba di Indonesia. 

"Jadi dia masuk sebelum masa PPKM Darurat sudah masuk. Sebelum berangkat dari negaranya, di PCR, Swab. Sudah sampai di Indonesia dikarantina 8 hari. Nah ketika dia ke bandara itu berbondong-bondong 22 orang itu dikatakan itu tenaga kerja llegal. Padahal itu tenaga kerja kontrak dari sebelumnya," kata Mahfud dalam keterangan persnya di YouTube Kemenkopolhukam, kemarin (24/7/2021).

Dalam kontrak kerja para TKA itu, Mahfud menerangkan, mereka dibolehkan masuk ke Indonesia dengan syarat 1 TKA harus merekrut 5--10 tenaga kerja lokal. Ihwal itu sudah menjadi perjanjian kerja dengan perusahaan pemberi kerja. 

"Di mana di situ sudah dikatakan dalam kontrak itu satu jenis pekerjaan tertentu tenaganya didatangkan dari negaranya tapi setiap satu tenaga kerja harus merekrut minimal 5 sampai 10 tenaga kerja lokal. Itu sudah ada di perjanjiannya," katanya. 

Keresahan masyakat soal masuknya TKA di tengah pencegahan penyebaran wabah Covid-19 kini telah dijawab pemerintah dengan melarang TKA tersebut masuk ke Indonesia. Baik yang ada perjanjian kontraknya ataupun yang tidak. Kecuali, untuk tenaga kesehatan, pekerja di laboratorium, dan diplomat. "Itupun kalau ada yang harus masuk. Tentu diberi izin," katanya. 

Menkopolhukam menekankan bahwa pemerintah sudah cukup aspiratif mendengar masukan dari beragam kelompok masyarakat dalam membuat keputusan. Termasuk, keputusan yang lahir pada masa krisis kesehatan akibat Pandemi Covid-19 saat ini. 

"Oleh sebab itu pemerintah dengan segala daya dan upaya terus menangani Covid-19 ini dalam menetapkan kebijakan mengenai penanggulangan pandemi. Pemerintah berpedoman pada substansi UUD kita itu yaitu menjaga keselamatan rakyat. Karena keselematan rakyat kita jadikan pedoman sebagai hukum yang tertinggi," ujarnya.[]