Ekonomi

Pemerintah Janji Buru Solusi Problem Kurir E-commerce yang Gajinya Minim

Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait tarif angkutan barang


Pemerintah Janji Buru Solusi Problem Kurir E-commerce yang Gajinya Minim
Ilustrasi kurir/ driver e-commerce (pelakubisnis.com)

AKURAT.CO Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait tarif angkutan barang.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut Kemnaker setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah kurir/driver e-commerce. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa pola kemitraan akan dievaluasi dan dikaji lebih mendalam agar posisi tawar driver  terhadap aplikator maupun perusahaan jasa pengantar barang dapat lebih setara.

"Hubungan kemitraan jangan sampai membatasi hak dan keselamatan kerja para driver," ucap Menaker Ida lewat keterangan tertulisnya, Jumat (13/8/2021).

Menurutnya, jam kerja yang panjang dapat menyebabkan driver rentan kecelakaan, dan tarif antar yang minim membuat mereka sering bekerja di luar kapasitas normal sebagai manusia.

"Perlindungan terhadap mereka sama pentingnya dengan perlindungan terhadap para konsumen e-commerce," tuturnya.

Sebelumnya, Kemnaker menggelar pertemuan dengan sejumlah kurir/driver e-commerce pada Kamis (12/8/2021) secara virtual. Pertemuan tersebut merupakan respons Kemnaker atas petisi di change.org yang berjudul "Menaker Ida, Tolong Lindungi Kurir e-commerce, Mereka Belum Aman dan Sejahtera".

Hingga hari ini petisi itu didukung oleh 6563 orang. Dalam dialog yang berlangsung sekitar selama 2,5 jam itu, para kurir didampingi sejumlah organisasi dan akademisi. Di antaranya adalah Emancipate.id, Asosiasi Driver Online, TURC, Lalamok, Serikat Pekerja 4.0 serta sejumlah akademisi dari Universitas Gadjah Mada.

Kemnaker hadir dalam pertemuan dengan sejumlah keluhan para driver.  Keluhan itu mulai dari persoalan minimnya tarif per km yang mereka terima, jam kerja yang panjang (10-12 jam), perlakuan konsumen yang tidak bersahabat, pola kemitraan yang tidak sehat, ketiadaan regulasi yang melindungi mereka, hingga perjanjian kerja yang hanya berbentuk lisan dan banyak lagi.

Sekadar informasi, beberapa waktu lalu, Kemenko Perekonomian mencatat perkembangan ekonomi digital tumbuh semakin pesat di tengah masa pandemi Covid-19 ini. Pasalnya, kontribusi ekonomi digital ke PDB RI menembus US$44 miliar pada tahun 2020 lalu.

Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis para pelaku usaha akibat pandemi Covid-19. Dimana terjadinya shifting (perubahan) pola konsumsi barang dan jasa dari luring (offline) ke daring (online), trafik meningkat sekitar 15%-20%.

Dari sisi pelaku usaha, sebanyak 37% konsumen baru memanfaatkan ekonomi digital pascapandemi. Selain itu, 45% pelaku usaha juga aktif melakukan penjualan melalui e-commerce selama pandemi.[]