News

Pemerintah Imbau Warga Pakistan Kurangi Konsumsi Teh, Mengapa?

Pemerintah Imbau Warga Pakistan Kurangi Konsumsi Teh, Mengapa?
Diperkirakan bahwa rata-rata orang di Pakistan mengkonsumsi 1kg teh tiap tahunnya (SUBHANKAR CHAKRABORTY/GETTY IMAGES)

AKURAT.CO Demi menjaga perekonomian negara tetap berjalan, warga di Pakistan diminta untuk mengurangi jumlah teh yang mereka minum. Menurut menteri senior Ahsan Iqbal, menyeruput lebih sedikit cangkir sehari akan memotong tagihan impor Pakistan yang tinggi. 

Seperti halnya Sri Lanka, Pakistan hanya memiliki sedikit cadangan mata uang asing, yang bahkan hanya cukup untuk membiayai kurang dari dua bulan dari semua impor yang masuk. Situasi ini akhirnya membuat Pakistan membutuhkan dana ekstra dengan jumlah banyak.

Sementara diketahui, Pakistan menjadi importir teh terbesar di dunia. Tahun lalu saja, negara ini memborong teh dengan nilai mencapai lebih dari USD600 juta (Rp8,8 triliun).

baca juga:

"Saya mengimbau kepada bangsa untuk mengurangi konsumsi teh satu hingga dua cangkir karena kami mengimpor teh dengan pinjaman," kata Iqbal, menurut media Pakistan.

Selain mengurangi jatah teh, para pedagang juga disarankan untuk menghemat listrik, dengan menutup kios pasar pada pukul 20.30.

Seperti diwartakan BBC, cadangan mata uang asing Pakistan terus merosot dengan kecepatan tinggi. Kondisi ini yang kemudian memicu berbagai permintaan untuk menghemat lantaran pemerintah harus memotong biaya impor yang tinggi dan menyimpan dana di negara itu.

Namun, permintaan untuk mengurangi minum teh menjadi viral di media sosial, dengan kritikan terus berdatangan. Banyak pihak meragukan cara pemerintah tersebut. Pengguna internet pun bertanya apakah dengan menghentikan konsumsi kafein, masalah keuangan negara yang serius dapat diatasi.

Pada Februari, cadangan devisa Pakistan mencapai sekitar USD16milyar (Rp235,8 triliun). Kemudian pada minggu pertama bulan Juni, nilainya anjlok menjadi kurang dari USD10milyar (Rp147,3 triliun), hampir tidak cukup untuk menutupi biaya dua bulan dari semua impor negara itu.

Bulan lalu pejabat di Karachi membatasi impor lusinan barang mewah yang tidak penting sebagai bagian dari upaya untuk melindungi dana.

Krisis ekonomi merupakan ujian besar bagi pemerintah Shehbaz Sharif, yang menggantikan Imran Khan sebagai perdana menteri (PM) Pakistan dalam pemungutan suara parlemen pada April.

Tak lama setelah dilantik, Sharif menuduh pemerintah Imran Khan salah mengelola ekonomi. PM baru itu menambahkan bahwa untuk mengembalikan perekonomian ke jalurnya akan menjadi tantangan besar.

Pekan lalu, kabinetnya meluncurkan anggaran baru senilai USD47 miliar (Rp692,5 milyar). Anggaran ini, kata administrasi Sharif adalah untuk  meyakinkan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mulai mengembalikan program bailout yang terhenti, yang nilainya mencapai USD6 miliar (Rp88,3 triliun).

Kesepakatan IMF dinegosiasikan pada 2019 untuk meredakan krisis ekonomi yang diciptakan oleh pasokan cadangan mata uang asing yang rendah dan pertumbuhan yang stagnan selama bertahun-tahun. Namun, perundingan itu dihentikan setelah para pemberi pinjaman mempertanyakan kondisi keuangan Pakistan. []