Ekonomi

Pemerintah Harus Segera Penuhi Kebutuhan Rakyat dengan Data Akurat

 Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.


Pemerintah Harus Segera Penuhi Kebutuhan Rakyat dengan Data Akurat
Petugas mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos) Presiden di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa (5/5/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sembako sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga kali sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021. Bersamaan dengan itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengimbau pemerintah segera memenuhi semua kebutuhan rakyat.

Melihat kenyataan di lapangan, lanjutnya, masih banyak ditemukan rakyat yang mengantri oksigen dan obat-obatan di apotek. Gesekan antara aparat dengan pedagang pun sering kali terjadi. Aparat banyak menutup aktivitas perdagangan. Sementara pedagang bersikukuh berdagang, karena tak mendapat bantuan pemerintah.

"Sementara itu, wabah Corona terus menyebar dengan segala variannya. Dengan masih tingginya kasus positif Covid-19 maka sudah tepat keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021," ucapnya melalui lansiran laman resmi DPR RI, Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Namun, lanjut Hergun, dengan banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman), pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan nyata. Pertama, perlu ada pendataan sehingga ada akurasi data. Pemerintah perlu mengerahkan aparat hingga ke tingkat RT untuk aktif mendata keberadaan warga yang melakukan isoman.

Kedua, Presiden Jokowi mengatakan bahwa bed occupancy ratio (BOR) telah menurun, maka masyarakat yang saat ini melakukan isoman, terutama yang kondisinya parah, perlu segera dipindahkan ke rumah sakit. Hal tersebut untuk mengurangi kasus meninggal dunia karena melakukan isoman dan juga untuk mengurangi antrian warga yang memerlukan oksigen untuk keperluan isoman.

Dan ketiga, lanjut Hergun, program obat gratis perlu segera dipercepat dan diperluas agar masyarakat yang saat ini masih isoman atau berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) tidak menumpuk antri di apotek-apotek.

Disampaikan Hergun, pemerintah juga perlu meningkatkan akurasi data penerima program bansos. Presiden sudah menyatakan menambah dana bansos sebesar Rp55 triliun. Tentu hal tersebut berdampak terhadap APBN karena akan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran.

“Hendaknya, penambahan anggaran tersebut benar-benar sampai kepada warga yang terdampak,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pemberlakuan PPKM Darurat masa 3-20 Juli 2021 lalu, membuktikkan masih banyak warga terdampak yang belum mendapat bantuan pemerintah.