Ekonomi

Pemerintah Dorong Penyaluran KUR Lewat Skema Klaster

Pemerintah Dorong Penyaluran KUR Lewat Skema Klaster
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Program KUR Tahun 2018, Senin (29/1) di Surabaya. (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO Pemerintah menginginkan agar realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM dilakukan dengan skema berbasis klaster. Hal tersebut dinilai mampu mempercepat pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19.

Seperti diketahui KUR Khusus berbasis klaster adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki cukup agunan tambahan, diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha.

KUR disalurkan kepada kelompok/klaster dengan skema KUR Khusus dengan bisnis model One Village One Product (OVOP) atau One Pesantren One Product (OPOP) melalui pembiayaan KUR.

baca juga:

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir selain mempercepat bangkitnya ekonomi, pengembangan UMKM berbasis klaster juga akan memberikan efisiensi kepada bank dengan antarkelompok dapat saling mengawasi.

“Solusi mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong sektor UMKM melalui KUR klaster,” katanya dalam webinar KUR Klaster, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Iskandar mengatakan setidaknya Terdapat 729 potensi penyaluran KUR Khusus Klaster yang terdiri dari 721 potensi penyaluran KUR Khusus berbasis Klaster (OVOP), dan 8 KUR Khusus berbasis Klaster (OPOP) berdasarkan informasi Koordinasi Kemenko Perekonomian bersama stakeholder terkait.

Sebagian besar potensi klaster ini merupakan sektor produktif yaitu pertanian sebanyak 284 klaster dan industri pengolahan sebanyak 178 klaster diantaranya seperti peternakan, perikanan, kerajinan kecil dan industri.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah UMKM di Indonesia tahun 2018 mencapai 64,19 juta, sebanyak 63,35 juta diantaranya adalah pelaku usaha mikro. Sisanya sebesar 0,005 juta unit usaha besar, 0,06 juta unit usaha menengah, dan 0,78 juta unit usaha kecil.

Sektor UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi 61,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan ekspor nonmigas 14,37 persen tahun 2018.

Besarnya porsi UMKM terhadap perekonomian nasional dan mencermati dampak COVID-19 memukul sektor ini, pemerintah menganggarkan Rp123, 46 triliun dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Adapun alokasinya untuk subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana di bank untuk keringanan UMKM terdampak COVID-19 sebesar Rp78,78 triliun, dan belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp5 triliun.

Selain itu, penjaminan modal kerja Rp1 triliun, insentif pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah Rp2,4 triliun dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir UMKM sebesar Rp1 triliun. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu