Ekonomi

Pemerintah Dorong Pembenahan Kelembagaan Petani Demi Ketahanan Pangan

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong konsolidasi petani-petani di Cianjur, Jawa Barat agar masuk koperasi melalui konsep korporatisasi.


Pemerintah Dorong Pembenahan Kelembagaan Petani Demi Ketahanan Pangan
Petani memilah tanaman obat kencur (kaempferia galanga) saat panen di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Kamis (12/8/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong konsolidasi petani-petani di Cianjur, Jawa Barat agar masuk koperasi melalui konsep korporatisasi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, korporatisasi dilakukan agar kesejahteraan petani meningkat. 

"Kami melihat Cianjur memiliki potensi di sektor pangan misalnya padi/beras. Kami ingin dorong konsolidasi petani padi untuk masuk koperasi dengan konsep korporatisasi petani agar produknya efisien dan ekonomis sehingga  kesejahteraan petani meningkat," kata MenKopUKM dalam Forum Diskusi Bersama Koperasi dan Asosiasi UMKM di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (18/9/2021). 

MenKopUKM menegaskan, pembangunan kelembagaan ekonomi petani sangat penting agar ketahanan pangan lebih terjamin. 

Menurut Teten, sektor pangan saat ini memiliki banyak permintaan baik di pasar lokal maupun di pasar global. Untuk itu, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus dapat memanfaatkan keunggulan pangan domestik. 

"Sampai saat ini, masih banyak produk-produk pangan yang kita impor, seperti jagung, kedelai, bawang putih, gula, susu dan daging sapi. Komoditi dengan permintaan banyak dunia di antaranya buah dan rempah. Kita harus sudah mulai membidik UMKM masuk di sektor-sektor yang memiliki keunggulan domestik. Dunia sudah melihat apa yang menjadi keunggulan domestik negaranya masing-masing," katanya. 

Teten optimistis Indonesia mampu mewujudkan katahanan pangan melalui pembenahan kelembagaan termasuk akses pembiayaannya. Menurutnya, saat ini porsi kredit UMKM di Indonesia baru 19,8 persen atau masih jauh tertinggal dibandingkan negara Singapura 39 persen, Malaysia dan Thailand 50 persen, serta Korsel 81 persen. 

Seperti yang sudah diketahui Presiden Joko Widodo, lanjut Teten, minta agar secara bertahap sampe 2025 kredit UMKM naik menjadi 30 persen dan pagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa sampai Rp20 miliar.

"Kelembagaan UMKM mesti kita benahi. Kalo nggak diberesi, nggak akan sampai porsi kredit UMKM mencapai 30 persen," ujarnya.