Ekonomi

Pemerintah Disarankan Kejar PPN Perusahaan Teknologi dan E-Commerce Ketimbang Sembako

Sebaiknya RUU KUP fokus kepada pemberlakuan pajak dari e-commerce dan perusahaan teknologi.


Pemerintah Disarankan Kejar PPN Perusahaan Teknologi dan E-Commerce Ketimbang Sembako
Ilustrasi - Pajak (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Ekonom Achmad Nur Hidayat mempertanyakan aspek keadilan ekonomi dari rencana penerapan PPN sembako, pendidikan dan kesehatan tersebut.

“Kelompok kelas menengah atas yang pendidikan dan kesehatan di luar negeri mereka tidak terkena dampak rencana kenaikan PPN tersebut, sementara kelas menengah bawah yang belanja sembakonya, pendidikannya dan kesehatannya di dalam negeri malah yang paling terdampak dari rencana reformasi pajak tersebut. Di mana keadilan ekonominya jika begitu?” ujar Achmad Nur Hidayat lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Achmad menyarankan, Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menarget kelompok perusahaan teknologi global dan WNI berpendapatan top 1% yang masih menyimpan dananya repatriasinya di luar negeri. Patut diingat bahwa tax amnesty 2017 kemarin tidak diikuti dana repatriasi masuk ke dalam negeri dari target dana repatriasi Rp1.000 triliun hanya terealisasi Rp147 triliun.

“Kelompok WNI berpenghasilan top 1% tidak semua ikut tax amnesty 2017 kemarin, bila audit pajak dilakukan terhadap kelompok WNI tersebut, pemerintah masih dapat tambahan penerimaan negara dari pemberlakuan sanksi sekitar 200 persen dari aset mereka," katanya.

Menurutnya, pengenaan PPN 12% untuk sembako dan pengenaan PPN untuk jasa pendidikan, jasa kesehatan akan berkaitan langsung dengan laju inflasi tahun ini dan tahun depan.

“Meski pemberlakukan kenaikan tarif PPN tidak diberlakukan tahun 2021, namun rencana kenaikan pajak tersebut dapat memicu inflasi 2021. Rencana kenaikan PPN terhadap sembako akan mendorong masyarakat membeli sembako di luar kebutuhan karena takut harganya naik akibat PPN 12 persen, potensi kenaikan inflasi 2021-nya berkisar naik 1 sampai 2,5 persen, sehingga inflasi 2021 bisa mencapai 2,18 persen sampai 4,68 persen,” ujar Achmad yang juga Direktur Eksekutif Narasi Institute.

Selain menimbulkan inflasi yang memberatkan konsumen secara umum, menurut Achmad, kenaikan PPN 12% terhadap sembako dari produksi pertanian juga akan menyebabkan petani kecil kehilangan kesejahteraan dan akhirnya makin miskin di tengah pandemi.

“Kenaikan pajak PPN 12 persen terhadap sembako juga menyebabkan petani kecil makin miskin karena makin sulit menjual produknya di saat konsumen makin mengerem belanja imbas kenaikan PPN tersebut,” jelasnya.

Ia menyarankan, daripada pajak nanti menimbulkan inflasi di saat ekonomi masih lemah, sebaiknya ide kenaikan PPN sembako, pendidikan dan kesehatan dibatalkan saja karena manfaatnya lebih kecil dibandingkan bahayanya.

Sebaiknya, RUU KUP fokus kepada pemberlakuan pajak dari e-commerce dan perusahaan teknologi yang naik daun seperti Tik-Tok China, Gojek, Google, Facebook dan Apple.

“Indonesia sebaiknya ikut G7 yang sudah menyepakati adanya pemberlakukan pajak yang lebih ketat terhadap perusahaan raksasa teknologi. Facebook yang memiliki Instagram dan WhatsApp menikmati keberlimpahan big data dari Indonesia, sementara pajak mereka masih rendah,” ujarnya. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co