Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 Ketimbang Ekonomi

Seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih fokus dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian pandemi yang sudah ada.


Pemerintah Diminta Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 Ketimbang Ekonomi
Warga beraktivitas dengan latar belakang gedung yang berdiri di Jakarta, Senin (8/3/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Pemulihan ekonomi Indonesia yang terkontraksi sangat tergantung kepada kebijakan pengendalian Covid-19 yang dijalankan pemerintah. Terlebih lagi, meningkatnya angka kasus positif virus corona di banyak wilayah di Indonesia belakangan ini seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih fokus dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian pandemi yang sudah ada.

“Sudah bukan saatnya pemerintah memilih antara kebijakan ekonomi atau kebijakan pengendalian kasus Covid-19. Pemulihan ekonomi tidak akan terjadi jika pandemi tidak tertangani dengan maksimal. Untuk itu sebaiknya pemerintah pusat dan daerah berfokus pada tiga proses utama yaitu menggenjot vaksinasi, sosialisasi kebijakan pembatasan dan implementasi penegakkan aturan yang tegas,” ungkap Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat memang sangat diperlukan pada situasi kritis seperti ini. Di samping jumlah kasus yang terus meningkat, kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan berada di ambang kelumpuhan.

Rapat terbatas penanganan Covid-19 yang digelar 21 Juni lalu menemukan 87 kabupaten/kota di 29 provinsi dengan tingkat okupansi rumah sakitnya di atas 70%. Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah untuk secara tegas dan konsisten mengomunikasikan langkah-langkah yang ditempuh dengan jelas kepada masyarakat serta secara aktif menegakkan kebijakan pembatasan yang sudah diinstruksikan tersebut.

Pingkan menambahkan, keselarasan antara kebijakan pengendalian pandemi dengan pemulihan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021. Penurunan jumlah kasus dalam rentang waktu Februari hingga awal Mei 2021 yang sejalan dengan proses vaksinasi yang dimulai sejak 13 Januari 2021 juga tercermin dari membaiknya kontraksi perekonomian pada kuartal I-2021 menjadi 0,74% Year-on-Year. Pemerintah bahkan optimistis pertumbuhan di kuartal II-2021 dapat menyentuh 7,1 persen hingga 8,3 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi cukup tajam akibat Covid-19. Pertumbuhan 2,97% pada kuartal II-2020 berubah menjadi minus 5,32% pada kuartall II-2021 setelah Covid-19 mulai merebak. Kebijakan jaring pengaman yang digelontorkan oleh pemerintah dalam merespon disrupsi ekonomi bagi masyarakat kemudian membantu memperbaiki pertumbuhan menjadi minus 3,49% pada kuartal III-2021 dan minus 2,19% pada kuartal IV-2021.

Neraca perdagangan yang surplus akibat kenaikan permintaan dari beberapa negara mitra perdagangan menjadi salah satu faktor pendorong perbaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Data BPS memperlihatkan neraca perdagangan bulan Mei 2021 kembali mencatatkan surplus sebesar US$2,36 miliar atau meningkat dari surplus US$2,29 miliar pada bulan sebelumnya.

Pada Senin, 21 Juni 2021, Indonesia mencatat penambahan kasus Covid-19 harian tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia Maret tahun lalu, dengan kasus positif baru mencapai 14.536 kasus, memecahkan rekor sebelumnya pada 30 Januari 2021 dengan 14.518 kasus. 

Lonjakan kasus ini terjadi pasca libur Idulfitri dan sejak tanggal 15 Mei, 2021, kasus harian terus meningkat dari 2.385 kasus harian hingga konstan di atas 10.000 kasus semenjak 17 Juni 2021. Hingga kini sudah terdapat 2 juta kasus Covid-19 yang dilaporkan terjadi di Indonesia. []