News

Pemerintah Diminta segera Bayar Insentif Nakes, Puan: Mereka Bertaruh Nyawa!

Ketua DPR mengecam adanya sejumlah potongan terhadap insentif tenaga kesehatan.


Pemerintah Diminta segera Bayar Insentif Nakes, Puan: Mereka Bertaruh Nyawa!
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka perayaan HUT PDIP di DPR. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin dengan data pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah yang timpang dibandingkan realisasi tahun lalu. Puan meminta pemerintah khususnya pemerintah daerah agar mempercepat pencairan hak para nakes tersebut.

“Segera bayarkan insentif untuk nakes yang adalah ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19,” tegas Puan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).

Politikus PDI-Perjuangan itu mengecam adanya sejumlah potongan atas penerimaan insentif, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang menjadi hak nakes.

“Mereka bertaruh nyawa dan keluarga serta sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19. Tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan hak insentif mereka,” tegasnya.

Puan mengungkapkan, insentif nakes daerah bersumber dari Biaya Operasi Kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dibanding tahun 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 masih sangat minim.

"Sementara, insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp 1,79 triliun dari alokasi Rp 8,1 triliun, hingga 20 Juli 2021. Itu timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes,” ungkapnya.

Puan mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri menegur langsung kepala daerah yang dinilai tak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran, termasuk anggaran untuk insentif nakes. Puan mengingatkan pemda untuk tak menunggu teguran agar optimal melaksanakan mandat realokasi anggaran.

“Realokasi anggaran dan kebijakan harus berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19. Jangan tunggu ditegur baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran termasuk untuk insentif nakes ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kerap menyinggung realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia meminta realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan harus ditingkatkan.

Ada tiga daerah yang diwanti-wanti Tito untuk segera merealisasikan anggaran insentif nakes, yaitu Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Cirebon, dan Indramayu.

"Mohon dengan hormat, untuk diatur betul supaya bisa dicairkan pada mereka yang berhak," ujar Tito dalam keterangan resminya, Kamis (28/7/2021).[]