News

Pemerintah Diminta Evaluasi Menyeluruh PPKM, Jangan Sekedar Mengganti Istilah

Penurunan kasus Covid-19 tidak bermakna apa-apa jika testing rendah.


Pemerintah Diminta Evaluasi Menyeluruh PPKM, Jangan Sekedar Mengganti Istilah
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (DOK. HUMAS DPR RI)

AKURAT.CO, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ia berharap pemerintah bukan sekedar mengganti istilah. 

"Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Misalnya terkait pemeriksaan spesimen Covid-19 atau testing. Meski PPKM Darurat yang kini berubah penyebutannya dengan PPKM Level 4 telah diberlakukan jumlah turun drastis.

"Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir," singgungnya.

Anggota Fraksi PKS itu menyebut, penurunan kasus tidak bermakna apa-apa jika testing rendah. Oleh karena itu ia mendorong pemerintah untuk memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM.

"Berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya," paparnya.

Dia mengatakan, data kuantitatif tersebut penting diperhatikan, mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka.

"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," terangnya.

Selain itu Netty menambahkan, indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM  juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian. Karenanya, dia berharap Pemerintah dapat menjelaskan bagaimana strategi  mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi 5 juta dosis per hari. 

"Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi  belum jelas,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah memberlakukan PPKM Level 4 Corona Virus Diseas 2019 di Jawa dan Bali selama 5 hari dimulai Selasa kemarin. Kebijakan PPKM Level 4 regulasi tertuang dalam Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021.

Inmendagri tersebut ditujukan untuk para kepala daerah yang wilayahnya akan memberlakukan PPKM Mikro dan PPKM Darurat.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, berkenaan dengan haltersebut diinstruksikan," petikan Inmendagri tersebut.[]