AKURAT.CO Lembaga advokasi internasional dengan keahlian di bidang keuangan dan kebijakan public, Climate Policy Initiative (CPI) menyatakan kenyataannya desa-desa di Indonesia belum memprioritaskan program penggunaan lahan berkelanjutanlahan berkelanjutan. Bahkan di daerah-daerah yang sebenarnya sangat berkomitmen untuk mempercepat pembangunan hijau.
Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi indeks pembangunan desa yang dapat digunakan oleh desa di seluruh Indonesia untuk memperhitungkan indikator pembangunan berkelanjutan yang lebih baik, meskipun memiliki karakteristik sumber daya alam yang berbeda.
Tiza Mafira, Associate Director CPI Indonesia mengungkapkan setidaknya ada tiga hal yang mendasari rekomendasi tentang penggunaan Indeks Desa Membangun Plus (IDM+) untuk indikator pembangunan pedesaan di Indonesia yang berkelanjutan.
baca juga:
Pertama, indikator pembangunan dan alat evaluasi yang sudah ada selama ini tidak memadai untuk menyelaraskan tujuan-tujuan kelestarian lingkungan ke tingkat desa.
“Indikator evaluasi yang dibuat pemerintah pusat untuk diterapkan di desa tidak dapat mengukur kinerja lingkungan desa secara holistik, karena lebih menitikberatkan kepada pengukuran aspek sosial ekonomi dan ketahanan bencana. Sedangkan ada aspek-aspek kualitas lingkungan yang tidak ada, misalnya terkait ketahanan pangan dan energi terbarukan,” lanjutnya.
Kedua, belum ada mekanisme evaluasi indikator lingkungan yang berujung pada insentif fiskal bagi yang berkinerja baik.
“Dalam beberapa tahun belakangan sudah mulai muncul kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi. Sudah saatnya desa juga dilibatkan dalam skema ini. Desa akan lebih bersemangat mencapai kinerja berwawasan lingkungan ketika berpeluang memperoleh penghargaan fiskal,” lanjut Tiza.
Ketiga, mekanisme transfer fiskal baru perlu didasarkan pada indikator ekologi yang dapat diterapkan secara universal di semua daerah, namun tanpa disrupsi birokrasi. Desa di Indonesia sangat beragam, mencerminkan berbagai kondisi ekonomi, sumber daya dan topografi.
Oleh karena itu, penerapan mekanisme transfer fiskal ekologis baru membutuhkan indikator ekologi yang dapat diterapkan di semua wilayah.
