Ekonomi

Pemerintah Didesak Tinjau Ulang Skema Pembiayaan Agar Lebih Ramah Bagi Petani

pemerintah perlu meninjau ulang skema pembiayaan yang lebih ramah terhadap petani


Pemerintah Didesak Tinjau Ulang Skema Pembiayaan Agar Lebih Ramah Bagi Petani
Petani mengayak gabah kering hasil panen di Kampung Budaya Sindang Barang RW 08, Desa Pasir Eurih, Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/9/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Center for Indonesian Policy Studies mengatakan pemerintah perlu meninjau ulang skema pembiayaan yang lebih ramah terhadap petani. Mengingat tak jarang mereka sulit mendapatkan modal dari bank karena kesulitan dalam memenuhi creditworthiness yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman.

Creditworthiness diartikan sebagai syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan kredit dari bank.

" Kesulitan petani dalam memenuhi persyaratan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti aset yang yang tidak cukup memadai untuk dijadikan jaminan kepada pihak bank yang akhirnya berdampak pada bunga yang cukup tinggi untuk mereka," ujar Peneliti (CIPS) Aditya Alta lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/7/2021).

Selain itu, Pemerintah juga perlu menggandeng lebih banyak bank dan penyedia jasa keuangan yang lain untuk mendukung program KUR bagi petani. Terlebih sosialisasi untuk program KUR juga harus rutin dilakukan supaya petani tahu kalau mereka mempunyai pilihan dalam menentukan rencana pengelolaan lahannya.

“Pemberian insentif kepada bank dan lembaga keuangan yang menyalurkan KUR untuk petani juga dapat dipertimbangkan,” ucapnya.

Menurutnya, peningkatan kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor pertanian masih dapat ditingkatkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021 menyebut sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 29,59% yang berdampak positif pada sektor ini selama beberapa kuartal sejak bergulirnya pandemi Covid-19.

"Keberadaan KUR membantu petani, terutama dalam mendapatkan modal, dalam proses penggarapan lahan. KUR juga dianggap dapat mengakomodir keadaan dan kebutuhan petani karena mereka bisa mengakses pinjaman dengan syarat yang mudah dengan bunga relatif ringan," tuturnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan positif, yakni tumbuh sebesar 2,15% (yoy) pada triwulan III tahun 2020. Pada triwulan I tahun ini, sektor pertanian kembali tumbuh positif dan mencatatkan peningkatan dengan raihan sebesar 2,95%.

“Bantuan permodalan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan petani, selain bentuk-bentuk input lainnya. Selain KUR, relaksasi pada UU Cipta Kerja untuk peningkatan produktivitas pertanian juga perlu diwujudkan lewat investasi pada sektor ini,” terang Aditya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut realisasi KUR pertanian hingga Juni 2021 mencapai Rp42,7 triliun atau 61% dari target penyaluran Rp70 triliun di 2021. Selama periode 2020-2021, penyaluran KUR pertanian disebut meningkat hampir 30%.[]