Ekonomi

Pemerintah Cabut Larangan Ekspor Batu Bara untuk 18 Kapal Asing

Pemerintah telah memberikan izin ekspor untuk 18 kapal dari 37 kapal asing pengangkut batu bara yang dalam proses muat


Pemerintah Cabut Larangan Ekspor Batu Bara untuk 18 Kapal Asing
Sejumlah kapal yang membawa batubara melintasi Sungai Mahakam, Samarinda, Minggu (31/12). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target produksi batubara tahun 2018 sebesar lebih dari 477 juta ton akan melampaui penetapan produksi batubara yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 406 juta ton. ( ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17.)

AKURAT.CO  Pemerintah telah memberikan izin ekspor untuk 18 kapal dari 37 kapal asing pengangkut batu bara yang dalam proses muat.

Hal tersebut tertuang melalui ketetapan nomor B-1611/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 7 Agustus 2021 hal Pelarangan Penjualan Batu bara ke Luar Negeri dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antar Menteri tentang Pasokan Batu bara PLN tanggal 12 Januari 2022.

Dimana ekspor hanya diberikan bagi perusahaan yang telah memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) 100 persen atau lebih.

baca juga:

Dalam dokumen Kementerian ESDM yang dikutip Jumat (14/1/2022), sesuai data oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bahwa terdapat 37 kapal asing ekspor batu bara dengan status muatan sudah di atas kapal.

Rinciannya 2 kapal, yaitu MV. HC. Sunshine dan MV. Inter Stevedorin, belum dilakukan pemuatan batu bara. 1 kapal, yaitu Mv. Thai Knowledge, dalam proses pemuatan batu bara.

Sementara 18 kapal memuat batu bara dari pemegang PKP2B dan IUP Operasi Produksiyang telah memenuhi DMO tahun 2021 sebesar 100 persen atau lebih.

Kemudian 16 kapal memuat batu bara dari PKP2B dan IUP Operasi Produksi yang belum memenuhi DMO tahun 2021 sebesar 100 persen, serta dari pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan.

" Pencabutan pelarangan penjualan batu bara ke luar negeri dilakukan atas pemegang PKP2B dan IUP Operasi Produksi yang telah memenuhi DMO tahun 2021 sebesar100 persen atau lebih," tutur Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin sesuai isi surat tersebut, Kamis (14/1/2022).

Ia menyampaikan bahwa sanksi pelarangan penjualan batu bara ke luar negeri atas 18 kapal bermuatan batu bara dari pemegang  PKP2B dan IUP Operasi Produksi yang telah memenuhi DMO tahun 2021 sebesar 100 persen atau lebih dicabut (daftar kapal terlampir).