News

Pemerintah Bisa Belajar dari Kasus Jamaah Islamiyah untuk Bubarkan HTI

Pemerintah Bisa Belajar dari Kasus Jamaah Islamiyah untuk Bubarkan HTI
Ilustrasi (Akurat.co/Luqman Hakim Naba)

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Indonesian Moeslim Crisis Center (IMC2), Robi Sugara, mengungkapkan bahwa Pemerintah tetap harus menempuh jalur hukum dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Sebagai negara hukum. Upaya pembubaran kelompok membahayakan keberagamaan di Indonesia seperti HTI tetap harus melalui jalur hukum, yakni pengadilan," ungkapnya kepada Akurat.co, Jakarta, Senin (8/5).

Menurut Robi, Pemerintah harus segera memprosesnya ke pengadilan dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang menguatkan bahwa Ormas HTI memang bertentangan dengan Pancasila.

"Langkah berikutnya harus ada dari masyarakat yang melaporkan HTI ini. Bukti-bukti sudah tersedia banyak di media, khususnya di youtube," ujar Dosen Hubungan Internasional di FISIP UIN Jakarta itu.

Robi mengatakan, Pemerintah bisa merujuk kepada proses pembubaran yang telah dilakukan kepada Ormas Jamaah Islamiyah (JI) sebelumnya.

"Kasus Jamaah Islamiyah bisa jadi contoh bagus. Keputusan dimana kemudian Pengadilan Negeri Jaksel (Jakarta Selatan) memutuskan JI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Nah, HTI juga bisa dilakukan seperti itu," katanya menambahkan.

baca juga:

Pemerintah mendapat kritik yang cukup banyak dari berbagai pihak atas keputusan membubarkan HTI. Sebab, keputusan tersebut diambil tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah misalnya mempertanyakan alasan pemerintah membubarkan HTI. Fahri menegaskan mekanisme pembubaran sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) harus melalui proses di pengadilan. 

"Tidak mungkin kalau tanpa pengadilan dan gugatannya nanti akan dipaparkan di pengadilan," ujar Fahri pada wartawan di Gedung Nusantara III, DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/5) . 

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid  mengatakan, Undang-undang tentang ormas memberikan penegasan bahwa pembubaran itu dimungkinkan, tapi harus melalui mekanisme pengadilan. 

"Jadi, siapapun yang kemudian dianggap bertentangan dengan Pancasila tidak serta merta dibubarkan, apalagi kemudian rakyat main hakim sendiri membubarkan. Itu dalam UU keormasan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan hal semacam itu," jelas Hidayat.

Ketua Komnas HAM, Hafidz Abbas menyatakan pembubaran secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasi masyarakat (ormas) dinilai menciderai demokrasi dan hak asasi manusia.

"Itu sama saja pemerintah tidak menghargai demokrasi yang sudah dibangun sejak 18 tahun yang lalu," kata Ketua Komnas HAM, Hafidz Abbas saat dihubungi Akurat.co, Senin (8/5).

Pihak HTI sendiri menyatakan akan akan menempuh jalur hukum atas keputusan pemerintah yang membubarkan organisasi yang mengusung khilafah Islamiyah tersebut.

"Kalau memang kita dituding tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945 mari kita berdialog. Jangan ambil keputusan sepihak. Kalau begini, pemerintah justru menabrak aturannya sendiri," ujar Yusuf Mustakim, ketika dihubungi Akurat.co, Senin (8/5).[]

 

Sunardi Panjaitan

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu