Ekonomi

Pemerintah Berupaya Tingkatkan Produktivitas Industri Sagu Berdaya Saing

Pemerintah berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas sagu yang berdaya saing.


Pemerintah Berupaya Tingkatkan Produktivitas Industri Sagu Berdaya Saing
Ilustrasi - Kawasan Industri (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Pemerintah berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas sagu yang berdaya saing. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan membangun industri pengolahan sagu di beberapa titik sentra produksi sagu. 

“Upaya lain adalah melalui peningkatan strategi pengembangan industri sagu dengan penerapan teknologi yang efektif dan efisien,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (12/12/2020).

Hingga saat ini, lanjut Musdhalifah, hanya ada 3 (tiga) industri sagu modern berskala besar di Indonesia, yaitu PT ANJ  Agri Papua, pabrik sagu Perum Perhutani di Papua Barat, dan PT Nasional Sago Prima di Riau. 

“Sebagian besar pelaku usaha masih berjuang menghadapi tantangan besar agar mencapai imbal hasil yang memadai, terutama untuk pengembalian modal,” ungkap Musdhalifah. 

Menurutnya, untuk memastikan keberlanjutan dari industri sagu nasional, Kementerian Perindustrian perlu memfokuskan pada pengembangan industri berbasis sagu dengan dukungan kebijakan substitusi impor dan pengembangan ekspor. 

“Selain itu, dengan dukungan insentif investasi dan pajak kepada swasta yang telah membangun industri,” imbuhnya. 

Deputi Musdhalifah juga menggarisbawahi pentingnya infrastruktur dalam pengembangan industri pengolahan sagu. Pasalnya, sebagian besar pohon sagu berada di wilayah hutan yang masih sulit diakses dengan jalan darat maupun sungai sehingga biaya logistik bisa mencapai 30 persen lebih dari biaya produksi. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini dapat mendukung pembangunan infrastruktur untuk pengembangan kawasan produksi sagu. 

Upaya yang dilakukan bisa melalui fasilitasi pembangunan akses jalan produksi, pelabuhan, dan sarana logistik, berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.