Ekonomi

Pemerintah Berikan Keringanan Piutang untuk UMKM, Begini Syaratnya!

Pemerintah Berikan Keringanan Piutang untuk UMKM, Begini Syaratnya!
Ilustrasi - Sektor UMKM (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu kembali meluncurkan program keringanan utang bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Program tersebut dikeluarkan sebagai upaya dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta meringankan beban kepada debitur kecil maupun mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah.

Dimana keringanan piutang tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain DJKN Kementerian Keuangan, Lukman Effendi menyampaikan bahwa pemerintah saat ini ingin menyelesaikan berbagai utang lama yang sudah ada sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola piutang negara dan menyambut itikad baik debitur.

baca juga:

"Nah, program keringanan utang ini kita tujukan untuk para pelaku UMKM, debitur Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS) dan perorangan atau badan hukum/badan usaha yang memiliki utang pada instansi pemerintah," ucapnya pada saat webinar bersama media di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Kemudian utang-utang tersebut pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai 31 Desember 2020.

Lebih rinci, Lukman menjelaskan pihak-pihak yang berhak mengikuti program ini adalah perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5 miliar.

"Kemudian selanjutnya, perorangan yang menerima KPR RS/RSS dengan pagu kredit paling banyak Rp100 juta serta perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1 miliar," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan adanya program keringanan utang melalui mekanisme crash program maka para debitur tersebut diberikan keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas piutang negara.

"Keringanan tersebut antara lain adalah pengurangan pembayaran pelunasan utang yang meliputi keringanan utang pokok, seluruh sisa utang bunga, denda, biaya lain, serta tambahan keringanan utang pokok. Sedangkan untuk besaran tarif keringanan yang diterapkan mulai dari 35% hingga 60% untuk sisa utang pokok dengan tambahan keringanan 50 persen jika lunas sampai Juni, 30% pada Juli sampai September, dan 20% pada Oktober sampai 20 Desember 2021," paparnya.

Sementara itu, Lukman menegaskan moratorium hanya diberikan kepada debitur yang memiliki kondisi khusus yaitu terbukti terdampak pandemi Covid-19 dan pengurusan piutang negaranya baru diserahkan setelah ditetapkan status bencana nasional pandemi Covid-19. Moratorium yang diberlakukan adalah penundaan penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan lain, penundaan pelaksanaan lelang, dan/atau penundaan paksa badan sampai pandemi dinyatakan berakhir oleh pemerintah.[]

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu