Ekonomi

Pemerintah Bantu Rp1,2 Juta untuk Warung dan PKL, Ini Cara Dapatnya

pemerintah kembali menyiapkan skema pemberian insentif sebanyak Rp1,2 juta untuk satu juta pelaku usaha mikro yakni warung dan pedagang kaki lima.


Pemerintah Bantu Rp1,2 Juta untuk Warung dan PKL, Ini Cara Dapatnya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dok. Kemenko Perekonomian)

AKURAT.CO Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Namun, kegiatan ekonomi akan diperlonggar pada 26 Juli 2021 jika indikator rata-rata penambahan kasus positif Covid-19 harian menunjukkan perbaikan.

Melihat adanya perpanjangan tersebut, pemerintah kembali menyiapkan skema pemberian insentif sebanyak Rp1,2 juta untuk satu juta pelaku usaha mikro yakni warung dan pedagang kaki lima.

"Dalam rangka mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut, masyarakat (pelaku usaha mikro atau super mikro) harus melakukan Pendaftaran Program Bantuan. Dimana Babhinsa dan Bhabinkabtibmas akan “menjemput bola” dengan mendatangi pelaku usaha mikro yang berhak, agar memudahkan mereka mendaftar," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartato pada saat konferensi pers Virtual di Jakarta, Rabu (21/7/2021). 

Sedangakan untuk formulir pendaftaran, lanjutnya, akan berupa isian sederhana yang berisi data-data pokok, antara lain NIK, Jenis Usaha/Warung, Lokasi Usaha dan isian data pokok lainnya.

"TNI/Polri kemudian melakukan pengecekan data ke Pemda (Dinas terkait) mengenai data NIK (terkait dengan validitas data NIK) dan memastikan bahwa NIK tersebut tidak termasuk yang sudah mendapatkan (penerima) BPUM sehingga tidak terjadi duplikasi bantuan. Setelah data valid, maka TNI/Polri akan menetapkan dan pemilik NIK tersebut resmi sebagai Penerima Bantuan," ucapnya. 

TNI/Polri akan menyalurkan bantuan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha, sekaligus mengecek kesesuaian data yang diisi saat pendaftaran sebelumnya.

Untuk pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan tersebut, lanjut menko, nantinya dapat berupa Tanda Terima (Berita Acara) dari Penerima Bantuan (pemilik warung/PKL dll.) dan disertai dengan foto/dokumentasi yang memadai.

Setelah pelaksanaan penyaluran bantuan, TNI/Polri akan merekap datanya dan mengisi form laporan sederhana untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban. 

“Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut, TNI/Polri akan berkoordinasi dengan Pemda (Dinas terkait), Kemendagri (Dukcapil), Kemenkop UKM (Data BPUM), dan untuk pengawasannya akan didampingi oleh Kejaksaan Agung, BPKP dan KPK, sehingga proses penyaluran dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran,” papar Menko Airlangga.

Oleh karna itu, dirinya berharap mekanisme penyaluran bantuan untuk warung dan pedagang kali lima tersebut akan lebih sederhana dan pertanggungjawabannya akan dilakukan dalam bentuk tanda tangan penerima bantuan yang disertai dengan dokumentasi foto. []