Ekonomi

Mulai 31 Mei 2022, Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

Namun gantinya pemerintah bakal menerapkan kebijakan DMO dan DPO untuk Crude Palm Oil (CPO) yang bakal berlaku pada 31 Mei 2022.


Mulai 31 Mei 2022, Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah
Warga antre untuk membeli minyak goreng curah di kawasan Pasar Cipete, Jakarta, Sabtu (30/4/2022). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Kementerian Perindustrian mengungkapkan pemerintah bakal menghapus program subsidi minyak goreng curah melalui dana BPDPKS.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika dalam rapat kerja Komisi VII DPR, Selasa (24/5/2022).

"Kami tinggal menunggu ditandatangani oleh Menteri Perindustrian. Kemarin konsepnya sudah kita sampaikan untuk perubahan ketiga mengenai determinasi program penyediaan minyak goreng curah dalam kerangka pendanaan atau determinasi minyak goreng curah bersubsidi," kata Putu.

baca juga:

Namun gantinya pemerintah bakal menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk Crude Palm Oil (CPO) yang bakal berlaku pada 31 Mei 2022.

"Pada tanggal 31 Mei, program minyak curah bersubsidi ini akan diganti dengan kebijakan DMO dan DPO," kata Putu.

Ia mengklaim kebijakan subsidi minyak goreng curah  telah berhasil. Ia mengatakan program tersebut berhasil menekan harga minyak goreng curah.

"program itu saat harga dilepas naiknya paling tinggi, kemudian saat kemasan premium dan sederhana dilepas, harga curah ikut naik. Dari sana program ini ikut mengendalikan harga sehingga dianggap cukup bagus. Sehingga program kembali ke DMO,"  katanya.

Namun demikian  pemerintah  belum menentukan besaran untuk DMO CPO tersebut. Tapi untuj besaran kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pasar sebanyak 10 ribu kilo liter per harinya.

"Paling tidak memenuhi kebutuhan 10 ribu kilo liter per hari itu bisa didorong. Kebutuhan hitungan minyak goreng curah masyarakat 3,7 juta ton per tahun. Arahnya baru seperti itu. Sekarang sedang diformulasikan Kementerian Perdagangan. Paling tidak nanti per tahun ada 10 juta ton, 3 kali kebutuhan per tahunnya. Tapi bagaimana keputusannya kami belum tahu persis," pungkas Putu.

Putu mengatakan kebijakan DMO dan DPO  diputuskan setelah pemerintah menerbitkan dua aturan baru, menyusul tindak lanjut dibukanya ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya.

Aturan pertama yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahu 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil (UCO). Aturan ini diterbitkan pada 23 Mei 2022.

Sementara aturan kedua yaitu Permendag Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Curah pada Kebijakan Sistem Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), yang akan segera terbit.[]