Ekonomi

Pemerintah Bakal Gelar Roadshow di 18 Kota, Sosialisasikan Omnibus Law


Pemerintah Bakal Gelar Roadshow di 18 Kota, Sosialisasikan Omnibus Law
Sesmenko Bidang Perekonomian Susiwijono dalam acara IDX Channel Economic Forum yang digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/2/2020) (AKURAT. CO/Atikah Umiyani)

AKURAT.CO, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengungkapkan pihaknya akan mengelar roadshow di 18 kota untuk mensosialisasikan RUU Omnibus Law. Selain itu, roadshow juga dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dari seluruh stakeholder terkait undang-undang sapu jagat tersebut.

"Kita akan segera minggu-minggu ini mudah-mudahan atau minggu depan kita akan roadshow untuk menyampaikan ke publik seluruh daerah. Kita akan fasilitasi dan akan menyampaikan penjelasan lengkap. Kemudian kita akan menyerap aspirasi (stakeholder)," jelasnya dalam acara IDX Channel Economic Forum yang digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Susiwijono menyebut bahwa pelaksanaan roadshow ini akan dilaporkan terlebih dahulu oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, pihaknya belum memastikan roadshow tersebut akan digelar di kota mana saja.

"Belum (waktu roadshow). Jadi pasti Pak Menko akan laporkan dulu ke Pak Presiden. Beberapa daerah-daerah utama pasti akan kita lihat yaitu yang stakeholdernya paling banyak disana, yang jumlah perusahaan industrinya paling banyak serta jumlah pekerjanya. Kemudian, nanti dari sisi investasi dan sebagainya," tuturnya. 

Namun demikian, lanjutnya, seluruh pelaksanaan roadshow akan bergantung dari proses yang berjalan di DPR RI. Pasalnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan sudah diserahkan kepada parlemen beberapa waktu lalu. Sehingga, pemerintah masih menunggu keputusan DPR kemana akan dibahas RUU Omnibus Law ini.

"Kami menunggu itu, tapi kami sudah siapkan semuanya. Bahan-bahan sosialisasi, paparan, bahkan nanti qna kan isu-isu yang dipublik ini supaya sama pemahamannya semuanya. Begitu posisi seperti itu silahkan nanti semua berikan masukan, kritisi nantikan kami record semuanya. Dan itu yang akan jadi bahan sama-sama untuk diskusi dengan temen-temen diparlemen," terangnya.

Pria yang akrab disapa Susi itu mengungkapkan, meskipun surpres Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan sudah diserahkan kepada DPR RI namun hal itu tidak menutup kemungkinan untuk kembali membahasnya. Melainkan, sesuai arahan Presiden Jokowi kepada seluruh menteri yang berkaitan dengan Omnibus Law untuk menyerap seluruh aspirasi stakholder untuk kemudian bersama-sama dibahas ke Parlemen.

"Jadi ini betul-betul terbuka kita bahas bersama-sama namun kadang dalam prosesnya ini agak berbeda dengan beberapa pembahasan undang-undang lain karena begitu besarnya undang-undang yang terdampak ke pasalnya. Cakupan sektornya semua sektor ekonomi pun ada disitu. Jadi memang ini besar sekali sehingga pasti ada upaya yang lebih terstruktur di dalam upaya kita gimana menyerap aspirasi," tutupnya.[]