Olahraga

Pemerintah Angkat Tangan Mengenai Kelanjutan Liga 1 Indonesia

Menpora mengatakan bahwa pemberi izin keramaian adalah kewenangan Polri.


Pemerintah Angkat Tangan Mengenai Kelanjutan Liga 1 Indonesia
Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, saat mengumumkan penundaan lanjutan Liga 1 Indonesia 2020 di Jakarta, Selasa (29/9). (ANTARA/Aditya Pradana Putra)

AKURAT.CO, Liga 1 Indonesia 2020 hingga saat ini masih belum bisa dipastikan kapan akan kembali bergulir. Beberapa klub bahkan meminta liga harus diundur dan digabungkan untuk musim 2021, karena masih belum bisa mendapatkan ijin pertandingan dari pihak Kepolisian.

Pun begitu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyatakan tidak akan ikut campur terkait pemberian izin keramaian untuk melangsungkan Liga 1 Indonesia, karena menurutnya itu adalah kewenangan Polri.

“Kami berusaha untuk memberikan dorongan dan dukungan. Tapi kalau sudah menyangkut izin keramaian itu sudah bukan wilayah kami,” kata Zainudin dalam jumpa pers yang diikuti secara virtual di Jakarta, Selasa (5/1).

“Kalau ada yang diizinkan atau ada yang tidak diizinkan, sepenuhnya adalah kewenangan dari pemberi izin. Tentu pemberi izin punya dasar menetapkan kebijakan atau keputusannya.”

Menpora hanya bisa memberikan rekomendasi agar kompetisi olahraga nasional bisa kembali bergulir, asalkan pihak penyelenggara dapat menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh peserta dengan rancangan protokol kesehatan yang detail dan komprehensif.

PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator bukan satu-satunya yang merencanakan menggelar liga di tengah pandemi COVID-19. Liga Bola Basket (IBL) dan Proliga juga akan menggulirkan kompetisinya setelah menghentikan musim 2020.

IBL dijadwalkan dimulai pada 15 Januari, sedangkan Proliga pada 31 Januari. Keduanya akan dilangsungkan menggunakan sistem gelembung dan tanpa penonton. Kompetisi bola basket dan voli nasional itu dikabarkan sudah mendapatkan izin keramaian dari kepolisian.

Menanggapi kabar tersebut, Zainudin mengingatkan jangan sampai masalah perizinan penyelenggaraan kompetisi nantinya menjadi perdebatan, sebab perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian.

“Karena kita tidak bisa tanya kenapa boleh, kenapa tidak dan lain sebagainya. Itu akan terjadi perdebatan dan jadi masalah lagi,” jelas Zainudin.