News

Pemerintah Akhirnya Terbitkan 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Aturan turunan itu kini telah masuk dalam lembaran negara


Pemerintah Akhirnya Terbitkan 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat memberikan penjelasan kepada Komisi III pada rapat kerja di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker ini membahas agenda evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan pola manajemen pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, penjelasan refocusing APBN tahun 2020, persiapan new normal di lembaga pemasyarakatan dan imigrasi, serta isu-isu lainnya.

AKURAT.CO Pemerintah akhirnya menerbitkan 49 aturan turunan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan turunan itu diwujudkan dalam bentuk 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Aturan turunan itu kini telah masuk dalam lembaran negara.

"Sejak awal, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat," kata Menkumham Yasonna Laoly Minggu (21/2/2021).

Dia mengatakan, UU Cipta Kerja itu juga merupakan terobosan di bidang hukum lewat penyederhanaan regulasi. UU itu juga merupakan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi.

baca juga:

Lebih lanjut, Yasonna berharap pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja ini bisa secepatnya memulihkan perekonomian nasional.

“Dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan tahun kebangkitan Indonesia,” ujarnya.

Dengan diundangkannya 49 peraturan pelaksana tersebut, kata dia, menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan. Sebelumnya, sudah ada dua PP yang ditetapkan menjadi aturan, yakni PP nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi dan PP nomor 74 tahun 2020 tentang modal awal lembaga Pengelola investasi.

Seperti diketahui, pengesahan UU Cipta Kerja akhir tahun lalu diearnai protes oleh kelompok masyarakat sipil dan elemen mahasiswa di dalam negeri. Mereka memprotes lantaran UU itu dianggap merugikan masyarakat dan kelompok pekerja. Gelombang protes dan demontrasi tak menyurutkan pemerintah. UU itu kini semakin sempurna terbitnya aturan turunan itu.[]

Erizky Bagus

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu