Ekonomi

Pemerintah Akan Memblokir Akses Para Obligor Kasus BLBI ke Lembaga Keuangan

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikanSatgas BLBI akan memblokir akses para obligor kasus BLBI ke lembaga keuangan


Pemerintah Akan Memblokir Akses Para Obligor Kasus BLBI ke Lembaga Keuangan
Konferensi Pers Pelantikan Pokja Satgas BLBI dan Sekretariat yang Turut Dihadiri Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di Jakarta, Jumat (4/6/2021). (Akurat.co/Andoy)

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Tim Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan memblokir akses para obligor kasus BLBI ke lembaga keuangan, karena telah merugikan negara mencapai sekitar Rp110 triliun.

“Ini bisa kita lakukan karena nama-nama mereka jelas dan perusahaannya juga ada, maka dari itu aset tracing menjadi penting dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi,” ucap Menkeu pada saat konferensi pers bersama media di Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam rangka melakukan tracing pihaknya akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena nama dan perusahaan para obligor BLBI sudah jelas.

"Langkah pemblokiran ini akan ditempuh jika langkah persuasif pemerintah tidak dihiraukan mereka," jelasnya.

Lebih lanjut, tambah Menkeu, pemerintah tetap akan sangat menyambut baik jika terdapat obligor BLBI maupun keturunannya yang memiliki upaya dan niat untuk menyelesaikan kasus ini.

“Saya menghargai umpamanya ada obligor yang bahkan sekarang turunannya putra atau putrinya mencoba reaching out kepada kita untuk menyelesaikan,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Meski demikian tim satgas BLBI akan terus menghubungi dan melacak para obligor yang dilakukan bersama Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Kejaksaan Agung.

“Kalau itu juga belum maka kami akan bekerja sama dengan BI dan OJK agar akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran,” ujarnya.

Ia menekankan langkah ekstra tersebut ditempuh oleh pemerintah mengingat kasus BLBI telah berlangsung lebih dari 20 tahun sehingga tim satgas akan menggunakan seluruh instrumen dimiliki negara ini.