Ekonomi

Pemerintah Akan Geber Penyaluran BLT Desa Rp300.000 per Bulan

Pemerintah akan mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa sebesar Rp300.000 per bulan


Pemerintah Akan Geber Penyaluran BLT Desa Rp300.000 per Bulan
Petugas kantor pos membagikan bantuan langsung tunai (BLT). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa sebesar Rp300.000 per bulan. Penyaluran BLT desa diberikan kepada 8 juta penerima manfaat.

Bantuan diberikan guna membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilaksanakan pada 3 hingga 20 Juli 2021

" Dana desa kita untuk tahun anggaran 2021 yang sebesar Rp72 triliun diprioritaskan untuk memberikan BLT desa dan untuk penanganan COVID-19. BLT di sini diberikan kepada keluarga miskin atau yang tidak mampu atau rentan di desa dengan besaran Rp300.000 per kelompok penerima per bulan, sehingga akan diperkirakan penerimanya 8 juta kelompok penerima dengan anggaran sebesar Rp28,8 triliun," tuturnya dalam konferensi pers, Jumat (2/7/2021).

Secara rinci, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp28,8 triliun yang diambil dari anggaran dana desa yang sebesar Rp72 triliun.

Menkeu Sri Mulyani merinci, penggunaan dana desa untuk BLT desa yang sudah terealisasi dari anggaran senilai Rp27,41 triliun telah ditransfer sebesar Rp5,05 triliun atau masih 17,5% dari target. Dengan jumlah penerimanya adalah sebesar 5,02 juta KPM ini 62,7% dari target dari 8 juta yang harusnya disasar.

Artinya, Sri Mulyani menambahkan, di dalam dana desa tersebut masih ada anggaran yang sangat memadai karena sampai bulan Juni ini baru 5 juta yang mendapatkan dan baru Rp5 triliun yang dibelanjakan.

" KPM yang dari BLT desa ini yang 5,02 juta mayoritas adalah atau 49,2%," jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi di Istana Merdeka, Kamis (1/7).

Langkah tersebut diambil untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) yang lebih luas. Jokowi bilang detail pembatasan akan dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk menjadi koordinator PPKM darurat Jawa dan Bali.[]