News

Pemda DIY Ungkap Alasan Belum Beri Izin Konser Musik hingga Resepsi Nikah Skala Besar

Untuk saat ini Pemda DIY mengimbau supaya konser musik, resepsi pernikahan, atau festival berskala besar mengedepankan konsep virtual.


Pemda DIY Ungkap Alasan Belum Beri Izin Konser Musik hingga Resepsi Nikah Skala Besar
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji. (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menyatakan belum memberikan lampu hijau untuk penyelenggaraan konser musik, resepsi pernikahan, maupun festival berskala besar di wilayahnya untuk saat ini.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, mengundang massa dalam jumlah besar dan mengumpulkannya di suatu lokasi hanya akan membuka peluang penyebaran Covid-19.

"Bisa jadi sumber klaster," kata Aji, Selasa (28/9/2021).

"Intinya belum (diizinkan). Harus hati-hati, sabar dulu untuk penyelenggara event," lanjutnya.

Aji menilai pengaturan massa dalam jumlah besar bukan perkara mudah. Dia mencontohkan seperti di kegiatan konser musik yang menurutnya tetap akan mengundang kerumunan di area sekitar panggung.

"Kalau (konser) di lapangan terbuka kapasitas bisa 2 ribu orang, kalau (pembatasan) 50 persen itu seribu, kalau tumplek blek tetap ingin melihat dari dekat," ucapnya.

Oleh karenanya, untuk saat ini pihaknya mengimbau supaya konser musik, resepsi pernikahan, atau festival berskala besar mengedepankan konsep virtual.

Pembatasan peserta wajib diterapkan manakala acara tak bisa digelar secara daring. Terpenting, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Satgas Covid-19 wilayah masing-masing.

"Konser boleh tapi nontonnya virtual. Pesta belum lah, kalau terbatas misalnya tamu 30 orang, boleh. Pertunjukan musik 30 saja sisanya virtual," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat lewat Menkominfo Johnny G. Plate mengizinkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar di tengah masa pandemi Covid-19 asal bisa mematuhi protokol kesehatan.

Ia menyebut izin penyelenggaraan kegiatan akan diberikan selama kasus Covid-19 terkontrol. Penyelenggaraan berbagai kegiatan juga wajib didukung kesiapan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan.

Izin ini sendiri, kata Johnny, diberikan demi mempercepat pemulihan ekonomi serta mewadahi produktivitas masyarakat.[]