News

Pemborosan Pengadaan Masker N95 dan Rapid Test, Wagub DKI: Sudah Sesuai Harga Kemenkes

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim pembelian masker di perusahaan itu sudah sesuai standar harga yang ditetapkan Kemenkes.


Pemborosan Pengadaan Masker N95 dan Rapid Test, Wagub DKI: Sudah Sesuai Harga Kemenkes
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (AKURAT.CO/Miftahul Munir)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pembelaan diri terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membongkar sejumlah anggaran ganjil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang telah meninggal dunia, penyaluran bantuan pendidikan KJP yang terus mengalir ke ribuan siswa yang sudah lulus sekolah, hingga pemborosan anggaran pengadaan masker N95 di PT IDS dan PT ALK senilai Rp5,58 miliar.

Terkait temuan pemborosan anggaran pengadaan masker itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantahnya. Dia mengklaim pembelian masker di perusahaan itu sudah sesuai standar harga yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Harga yang ada sesuai harga dari Kemenkes," kata Ariza sapaan Wagub DKI ketika meninju sentra vaksinasi di Jalan Terusan HR Rasuna Said, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (8/8/2021).

Ariza menyebutkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan barang untuk penanggulangan bencana non alam Covid-19 itu.

Pihaknya selalu mengikuti peraturan dan ketentuan dari Pemerintah Pusat, termasuk standar dan harga masker bagi tenaga medis di Ibu Kota yang berjibaku melawan penularan wabah mematikan itu.

"Kita mengikuti harga yang ditentukan Pempus melalui Kemenkes. Jadi sesuai aturan dan ketentuan yang ada," tegasnya.

Ariza juga mengaku Pemerintah Provinsi tak melanggar satupun peraturan dalam pengadaan alat pelindung diri itu.

"Itu sudah dijawab dan BPK sudah mengetahui tidak ada masalah. Tidak ada ketentuan yang dilanggar," tuntasnya.

Sebagai informasi, dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021, disebutkan Pemerintah Provinsi DKI mengucurkan anggaran hingga Rp5,85 miliar untuk membeli masker jenis N95 di dua perusahaan yakni PT IDS dan PT ALK dengan harga yang berbeda, padahal kualitas maskernya sama.