News

Pemberitaan Big Data Dukung Penundaan Pemilu-Jokowi 3 Periode Diadukan ke Dewan Pers

Pegiat media sosial sekaligus aktivis sosial Muhammad Natsir mengadukan dua media nasional ke Dewan Pers terkait kode etik jurnalistik.


Pemberitaan Big Data Dukung Penundaan Pemilu-Jokowi 3 Periode Diadukan ke Dewan Pers
M Natsir di Dewan Pers (Dok. Pribadi)

AKURAT.CO, Pegiat media sosial sekaligus aktivis sosial Muhammad Natsir mengadukan dua media nasional ke Dewan Pers terkait kode etik jurnalistik pada Kamis, 28 April 2022 lalu. 

Natsir berpandangan, pemberitaan yang diterbitkan dua media mengenai 110 juta big data mendukung penundaan Pemilu, tidak valid dan tak lengkap. 

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang 110 juta big data di acara Podcast Deddy Corbuzier pada 11 Maret 2022 lalu. 

baca juga:

"Kami dari pegiat media sosial dan aktivis sosial sedang mem-follow up laporan kami (28 April 2022) terkait dugaan pelanggaran kode etik dan penyampaian berita yang tidak valid dan tidak lengkap oleh media CNNIndonesia dan Detik," kata Natsir di Jakarta, Senin (16/5/2022).

Akibat pemberitaan itu, kata dia, muncul berbagai tanggapan yang kemudian membuat gaduh dan merugikan berbagai pihak terutama masyarakat.  

Artinya, yang 110 juta itu masih gabungan dari berbagai aspirasi, tapi oleh media dipelintir seolah-olah 110 juta big data itu semuanya menginginkan penundaan Pemilu atau Jokowi tiga periode. 

"Silakan masyarakat buka sumber awal yakni Podcast Deddy Corbuzier. Tidak ada sedikitpun pernyataan Pak Luhut yang mengklaim 110 Juta Big Data semuanya mendukung penundaan Pemilu ataupun tiga periode," ujarnya. 

Padahal 110 juta itu, kata Natsir, masih terbagi-bagi, ada yang ingin fokus ke ekonomi, ada yang nyaman dengan Jokowi, atau bisa juga dari 110 juta itu, ada yang meminta kinerja Jokowi agar lebih baik lagi. 

"Karena itu tidak dijelaskan secara spesifik dan mendetail," sambungnya.