News

Pembentukan 3 DOB Papua Upaya Percepat Pembangunan dan Kesejahteraan Papua

Pemekaran 3 DOB Papua, merupakan amanat  dan implementasi atas UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tepatnya Pasal 76.  


Pembentukan 3 DOB Papua Upaya Percepat Pembangunan dan Kesejahteraan Papua
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus saat menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di provinsi Papua merupakan bagian dari ikhtiar Pemerintah melakukan percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. 

Kata dia, selama ini pelayanan publik dan hambatan birokrasi terkendala dengan luasnya wilayah Papua dan infrastruktur yang belum  memadai. 

"Harapannya dengan adanya pemekaran Provinsi baru ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua dan political will dari Pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang makin terarah, terpadu dan berkelanjutan," ungkap Guspardi dalam keterangan tertulis, Senin (8/8/2022).

baca juga:

Menurut Legislator PAN ini, pemekaran 3 DOB Papua, merupakan amanat  dan implementasi atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tepatnya Pasal 76.  UU no 2/2021 merupakan Lex Specialis. 

"Disaat provinsi lain pemekaran dihentikan sementara (moratorium),  Provinsi Papua mendapatkan perlakuan khusus dengan di mekarkan 3DOB di Papua oleh Pemerintah," tegasnya. 

Selain itu, Guspardi menjelaskan pemekaran 3 DOB Papua ini sangat memberikan afirmasi khusus kepada Orang Asli Papua (OAP) dengan  memasukkan aturan khusus di bidang aparatur negara. Di mana, formasi pengisian ASN akan di isi 80% oleh OAP.  

Tidak sekedar itu saja, tambah Guspardi, untuk pertama kalinya pengisian ASN dengan penerimaan Asli Orang Papua yang berusia 48 tahun untuk calon ASN dan usia 50 tahun untuk tenaga honorer. Di mana sebelumnya batas usia kedua formasi ini adalah 35 tahun. 

"Kemudian, pemerintah juga telah menyusun 'roadmap' pelaksanaan operasionalisasi penyelenggaran pemerintah di 3 Provunsi baru ini. Mulai dari pelantikan Pj Gubernur, peresmian Provinsi, manajemen ASN sampai dengan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan lain sebaginya," paparnya.

"Hal ini  menjadi bukti keberpihakan pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP) memang sangat di perjuangkan dengan sungguh-sungguh," sambungnya. 

Jika masyarakat Papua merasakan adanya perbaikan yang signifikan dari segi ekonomi, pendidikan, akses kesehatan, pelayanan birokrasi/pemerintahan dan lain sebagainya, diyakini pembentukan DOB ini akan dapat mereduksi kecemburuan sosial yang berujung sebagai pemicu konflik yang selama ini terjadi di Papua. 

"Sementara itu, Pemerintah harus melakukan pendampingan dan supervisi agar pembangunan di daerah otonomi baru Papua dapat berjalan optimal dalam merealisasikan dana pembangunan dalam berbagai bidang," tutupnya.[]