Ekonomi

Pembatasan Merek dan Kemasan Polos Beratkan Pelaku Usaha


Pembatasan Merek dan Kemasan Polos Beratkan Pelaku Usaha
Barang UMKM yang dijual di Gerai OK OCE yang berlokasi di Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (15/9/2018). Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berencana mematangkan konsep OK OCE untuk dibawa ke ranah nasional. Namun, ia menyarankan agar tak terburu-buru dalam merencanakan konsepnya. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai peraturan pembatasan merek (brand restriction) dan kemasan polos (plain packaging) di Indonesia akan memberatkan pelaku usaha. Khususnya, mereka yang memiliki modal minim dalam bersaing dengan pemodal yang lebih besar.

Sekretaris Umum Apindo Eddy Hussy mengaku sangat menyayangkan kebijakan tersebut turut diterapkan di Indonesia setelah beberapa negara lainnya menerapkan lebih dulu. Pasalnya, merek dan kemasan merupakan sebuah kreasi yang menggambarkan identitas produk.

"Penggambaran atas rasa, kandungan gizi, dan informasi asal produk yang ditampilkan pada kemasan, selama ini telah menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keputusan calon pembeli saat memilih produk yang diinginkan," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Tren Peraturan GIobal yang Mengancam Masa Depan Merek', di kantor Apindo, Jakarta, Rabu (2/10/2019). 

Menurutnya, kebijakan ini juga merambah ranah distribusi titik penjualan dan promosi dengan memberlakukan restriksi iklan pada produk-produk tertentu. Padahal, pembatasan merek dapat diterapkan dengan berbagai cara, di antaranya dalam bentuk gambar peringatan pada kemasan. 

Oleh karenanya, Eddy menilai tren global ini perlu mendapatkan respon strategis dari para pelaku usaha dari industri yang terancam terdampak, salah satunya yakni industri konsumsi makanan dan minuman. 

Ia menambahkan, Apindo juga akan bersikap terbuka melindungi hak para pengusaha dan konsumen Indonesia dalam menjalankan bisnis yang kondusif sesuai aturan yang berlaku. 

"Tren pembatasan merek dan kemasan ini kami rasa akan sangat membatasi ruang gerak kawan-kawan pengusaha karena akan menimbulkan risiko-risiko Iain, mulai dari pemboncengan reputasi, pemalsuan, produk ilegal, yang ujung-ujungnya akan merusak iklim persaingan usaha,” jelasnya.

Untuk sejumlah produk yang baru di mana ekuitas mereknya masih rendah, kata Eddy, seluruh pembatasan yang terjadi akan menyebabkan sulitnya persaingan dengan merek-merek yang sudah lebih dahulu melekat di masyarakat. 

"Ini yang sebisa mungkin kami hindari," pungkasnya. []