News

Pembangunan Rumah Panggung Bagi Warga Kampung Melayu Disebut Tak Efektif, Ini Respons Wagub Riza

Ahmad Riza Patria menjawab kritik sebagian kalangan yang menyebut pembangunan rumah panggung bagi warga Kampung Melayu tak efektif cegah banjir.


Pembangunan Rumah Panggung Bagi Warga Kampung Melayu Disebut Tak Efektif, Ini Respons Wagub Riza
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat tiba di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab kritik sebagian kalangan yang menyebut pembangunan rumah panggung bagi warga Kampung Melayu tak efektif mencegah banjir di pemukiman warga. Apalagi proyek itu sedang berjalan dan melewati musim penghujan tahun ini. 

Dia mengungkapkan bahwa wacana itu merupakan salah satu opsi saja. Bukan satu-satunya. Dia menegaskan, ada banyak opsi kebijakan pengendalian banjir di Ibu kota. 

"Jadi begini, di beberapa tempat yang berpotensi genangan banjir dibangun rumah panggung. Itu sebagai salah satu solusi saja, tidak semuanya. kebijakan kan harus melihat fakta dan data yang ada," katanya, Jumat (19/11/2021). 

Dia mengatakan, pembangunan rumah panggung itu tentu harus bertahap dan disesuaikan dengan waktu dan kemampuannya. 

Dia mengungkapkan, kebijakan-kebijakan pengendalian banjir sangat beragam. Di hulu, Pemerintah DKI Jakarta mendorong pembangunan waduk untuk menampung air. Di hilir, pemerintah melakukan pengerukan, pembuatan situ, pembersihan lumpur di saluran air.

"Banyak kebijakan lainnya dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan banjir. Termasuk program yang sudah sering kami sampaikan, gerebek lumpur, pengerukan, kemudian pembagunan polder, waduk, situ, embung, kemudian pembuatan tanggul, normalisasi, naturalisasi dan lain sebagainya," ujarnya. 

Dia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat berkolaborasi menjalankan berbagai skenario untuk melindungi sebagian warga Jakarta dari terjangan banjir. Komitmen pemerintah, kata dia, sangat tinggi untuk itu. Sehingga target-target pengendalian banjir bisa tercapai. 

"Prinsipnya pemerintah provinsi didukung oleh pemerintah pusat berupaya untuk memberikan program program dalam rangka pencegahan pengendalian banjir," ungkapnya. 

Komitmen itu, kata dia, bisa dilihat dari keberpihakan anggaran dalam APBD DKI setiap tahunnya. Dia menegaskan, Pemprov DKI merupakan pemerintah daerah dengan alokasi anggaran penanganan banjir terbesar di Indonesia. 

"Dan komitmen kami di DKI Jakarta terhadap program pencegahan sangat tinggi, dapat dilihat dari betapa besarnya pembiayaan yang kami alokasikan," katanya.[]