Ekonomi

Pembangunan IKN untuk Pemerataan Ekonomi Nasional, Puan: Pemerintah Tolong Gencar Sosialisasi!

pemerintah harus bisa lebih gencar untuk mensosialisasikan terkait IKN ini

Pembangunan IKN untuk Pemerataan Ekonomi Nasional, Puan: Pemerintah Tolong Gencar Sosialisasi!
(kiri ke kanan) Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti saat memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2022 diantaranya membahas soal pembangunan IKN di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengklaim bahwa penempatan dan pelaksanaan Ibu Kota Negara (IKN) adalah langkah untuk pemerataan ekonomi nasional.

Sehingga diharapkan dengan dibangunnya IKN ini bisa dirasakan oleh seluruh bangsa dan bisa memaknai kehadiran IKN secara konkret.

Puan pun meminta pemerintah agar harus bisa lebih gencar untuk mensosialisasikan terkait IKN ini, karena ini menyangkut tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan terkait prioritas terkait IKN itu sendiri.

baca juga:

"Saya sudah sampaikan ke pemerintah, bahwa pemerintah dalam hal ini harus lebih gencar untuk sosialisasi terkait IKN," ujar Puan Maharani saat ditemui seusai Rapat Paripurna di Jakarta, pada Selasa (16/8/2022).

Kemudian, lanjut Puan, pemerintah juga harus menggambarkan bagaimana peta jalannya, dan lingkup ruang swasta yang akan turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN, sehingga seluruh elemen bangsa bisa turut berpartisipasi.

"Tadi sudah disampaikan sebelumnya, IKN itu bukan hanya untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) saja, akan terapi para swasta dan masyarakat umum itu bisa berpartisipasi, karena ini kan baru saja dimulai," jelas Puan.

Puan kemudian berkaca pada laporan dari pemerintah pada bulan Juli, yang mana pemerintah baru saja melaksanakan pembangunan infrastruktur di IKN. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPR berkesinambungan dalam pembangunan IKN ini.

"Kalau laporan dari pemerintah bulan Juli ini kita akan melakukan pelaksanaan infrastruktur yang kemudian akan dilaksanakan di IKN. DPR sebagai bagian dari fingsi pengawasan, secara berkesimambungan akan melakukan pengawasan itu dalam pembangunan IKN.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa pembangunan IKN harus dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya, yang mana pembangunan IKN telah direncanakan dalam jangka panjang untuk direalisasikan.

"Jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional," tegasnya.

Menurut Bamsoet, pembangunan IKN merupakan pembangunan berkelanjutan yang berjangka panjang, dengan konsep pembangunan yang mengedepankan konsep Smart Green City, sehingga dibutuhkan konsistensi untuk membangun ini tentunya dalam lintas pemerintahan.

"IKN ini merupakan pembangunan jangka panjang, yang dibangun dengan asas konsep smart green city, maka dari itu dibutuhkan konsistensi lintas pemerintahan," ujar Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka HUT 77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dan sidang bersama dengan DPR - DPD RI.

Selain itu, Bamsoet juga mengatakan bahwa pembangunan IKN juga menjadikan sebuah katalis untuk membuat lompatan yang lebih tinggi bagi negara dalam hal pengemabangan teknologi.[]