Ekonomi

Pembangunan IKN Terapkan Pajak Khusus, Anthony Budiawan: Terindikasi Langgar UUD!

Pembangunan IKN Terapkan Pajak Khusus, Anthony Budiawan: Terindikasi Langgar UUD!
Anthony Budiawan, Ekonom Senior Political Economy and Policy Studies (PEPS) (Istimewa)

AKURAT.CO, Anthony Budiawan yang merupakan ekonom senior dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) menilai bahwa konsep penerapan penarikan pajak untuk pembangunan IKN terindikasi melanggar UUD yang diteken. Karena IKN bukan Pemerintah Daerah dan tidak bisa dipungut Pajak Daerah. Pungutan ini bahkan disebut olehnya sebagai penggelapan dana daerah oleh Otorita dan bisa dikenai pidana.

" Konsep Otorita IKN terindikasi melanggar UUD: Otorita IKN bukan Pemerintah Daerah, sehingga tidak bisa pungut Pajak Daerah. Pungutan pajak daerah oleh Otorita IKN dianggap penggelapan dana daerah (Penajam Paser Utara) oleh Otorita, bisa dikenai pidana," cuitnya di sosial media Twitter Jumat (6/5/2022).

Konsep Otorita IKN terindikasi melanggar UUD: Otorita IKN bukan Pemerintah Daerah, sehingga tidak bisa pungut Pajak Daerah. Pungutan pajak daerah oleh Otorita IKN dianggap penggelapan dana daerah (Penajam Paser Utara) oleh Otorita, bisa dikenai pidana.https://t.co/gKWnBzdWir

baca juga:

— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) May 5, 2022

Cuitan dari Anthony pun memancing reaksi warganet, warganet ada yang mengatakan pembangunan IKN ini akan berpotensi seperti pembangunan Batam tempo lalu, yang mana terdapat dualisme kekuasaan antara Otorita dengan pemerintah daerah.

" Kejadian ini nantiny akan mirip di Batam ada dualisme penguasa antara otorita dan pemko yang pada akhirnya saling tumpang tindih kewenangan. Urusan pemerintahan sudah diwakili pemko dan harusnya otorita dibubarkan saja.." cuit @Kickycophant.

Kejadian ini nantinya akan mirip di Batam ada dualisme penguasa antara otorita dan pemko yang pada akhirnya saling tumpang tindih kewenangan. Urusan pemerintahan sudah diwakili pemko dan harusnya otorita dibubarkan saja..

— Prof. YesMan (@KickSycophant) May 5, 2022

Untuk diketahui, Kementerian Sektretariat Negara (Kemensetneg) menetapkan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak tahun 2022 atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 penahapan pembangunan IKN. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7.

Sumber pendanaan ini nantinya juga akan dipungut dengan pajak khusus pembangunan IKN. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran untuk Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.[]

Pajak tersebut berdasarkan undang-undang termasuk seperti: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, alat berat dan bahan bakar kendaraan, pajak air, pajak rokok dan dan berbagai jasa. 

Sementara itu, pemerintah memperkirakan total dari kebutuhan anggaran akan mencapai sekitar Rp 466 triliun yang mana akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta Rp123,2 triliun dari swasta.