News

Peluncuran Buku 'Memperadabkan Bangsa', Bamsoet Ingatkan Pentingnya PPHN

Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengapresiasi lahirnya buku 'Memperadabkan Bangsa Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia'

Peluncuran Buku 'Memperadabkan Bangsa', Bamsoet Ingatkan Pentingnya PPHN
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat memberikan kata sambutan dalam acara Peluncuran Buku di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (2/8/2022). Peluncuran buku “Memperadabkan Bangsa: Paradigma Pancasila Untuk Membangun Indonesia” ini merupakan kerjasama MPR RI dengan Aliansi Kebangsaan. AKURAT.CO/Sopian (Sopian)

AKURAT.CO, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengapresiasi lahirnya buku 'Memperadabkan Bangsa Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia' yang disusun berbagai pakar dari Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Selain membumikan Pancasila, berbagai organisasi intelektual tersebut juga konsisten memperjuangkan agar Indonesia memiliki Haluan Negara, atau yang kini dikenal dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Saat ini, berbagai fraksi dan kelompok DPD di MPR RI telah memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya menghadirkan PPHN. MPR RI juga telah memiliki terobosan hukum agar PPHN bisa dihadirkan melalui Konvensi Ketatanegaraan, sehingga tidak perlu melakukan amandemen terhadap konstitusi.

baca juga:

"Hadirnya PPHN sebagai peta jalan pembangunan yang memberi arah pencapaian tujuan negara dengan mempertemukan nilai-nilai Pancasila dengan aturan dasar yang diatur dalam konstitusi, dapat memberikan jaminan kesinambungan pembangunan antara satu periode pemerintahan dengan penggantinya, serta antara pembangunan pusat dengan daerah," ujar Bamsoet dalam Grand Launching dan Bedah Buku 'Memperadabkan Bangsa. Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia', di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

"Sehingga tidak ada lagi pembangunan mangkrak yang menyebabkan uang rakyat terbuang sia-sia. Itulah urgensi kita memiliki PPHN yang Tidak Bisa Digugurkan melalui Judicial Review ataupun Perppu siapun rezim yang sedang berkuasa," sambungnya.

Bamsoet menjelaskan, buku 'Memperadabkan Bangsa. Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia' sangat penting untuk dibaca oleh berbagai pejabat publik dan masyarakat umum. Sehingga keberadaban bangsa yang selama ini sudah berproses dengan baik, bisa lebih ditingkatkan lagi.

Mengingat, lanjut Bamsoet, di dalam buku menekankan bahwa Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja, sebagai rujukan nilai yang memandu gerak langkah pembangunan, menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial, serta memberikan motivasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

"Pancasila harus menjadi nyata. Pancasila tidak boleh diucapkan tanpa pemaknaan yang tulus, hanya agar terlihat nasionalis, empatis dan populis di hadapan publik. Menghadirkan paradigma Pancasila dalam konsepsi membangun peradaban bangsa, sebagaimana diuraikan dalam buku ini, harus menyentuh tiga ranah kehidupan bangsa. Pertama, ranah mental spiritual (tata nilai), yang menegaskan pentingnya penguatan visi spiritual peradaban, dan menjaga terpeliharanya etos, etika, dan mindset sebagai jiwa budaya peradaban," jelas Bamsoet.

Dia menambahkan, hal kedua, ranah institutional-political (tata kelola), yang mengamanatkan pentingnya pengelolaan manajerial pemerintahan dan ketepatan desain kelembagaan institusi negara, agar tidak terjadi salah urus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, ranah material-teknologikal (tata sejahtera) yang menempatkan keadilan material dan kesejahteraan umum sebagai landasan fundamental dalam membangun ketahanan dan kebajikan sosial.

"Landscape ideologi, politik, dan ekonomi global yang dinamis telah membuat ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional, melainkan bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis. Ancaman yang bersifat ideologis terlihat dari berbagai hasil survei. Misalnya, survei LSI Tahun 2018 mencatat adanya tren penurunan dukungan masyarakat terhadap Pancasila, dari 85,2 persen pada tahun 2005, menjadi 75,3 persen pada tahun 2018," tandas Bamsoet.[TIM]