Ekonomi

Peliknya Penyelesaian Sampah Plastik Diibaratkan Nyendok Air ke Ember

KLHK menyatakan penyelesaian masalah sampah plastik produk kemasan di Indonesia dari hari ke hari semakin pelik.


Peliknya Penyelesaian Sampah Plastik Diibaratkan Nyendok Air ke Ember
Petugas mengangkut tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Kalibata, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan penyelesaian masalah sampah plastik produk kemasan di Indonesia dari hari ke hari semakin pelik. Bagaimana tidak, sampah kian banyak jumlahnya dan menumpuk, namun Pemerintah Daerah (Pemda) tetap harus menyelesaikannya dengan segala keterbatasan.

Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan KLHK, Ujang Solihin Sidik mengatakan, masalah penyelesaian sampah plastik produk kemasan di tingkat Pemda saat ini diibaratkan memindahkan air ke sebuah ember dengan menggunakan sendok.

"Nunggu ada sampah baru dibersihkan, diangkat ke TPA. Sampah plastik produk kemasan terus bertambah. Kemampuan Pemda itu diibaratkan nyendokin air (sampah) ke ember (TPA). Kerannya enggak pernah dibuka-tutup. Semuanya nunggu ada sampah. Ini yang jadi persoalan," katanya dalam acara Diskusi Publik: Mencari Format Kemitraan yang Ideal Dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Indonesia secara virtual, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Padahal, kata Ujang, penanganan sampah plastik produk kemasan bukan saja merupakan tanggungjawab Pemda, melainkan tanggungjawab bersama. Hal ini pun tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

"Kerannya diatur. Supaya ada kesempatan penanganan bisa diselesaikan. Ini tanggungjawab bersama," jelasnya.

Ia pun menuturkan, selama ini Pemda dan masyarakat sudah bekerja dan berupaya menangani sampah plastik produk kemasan. Namun ada satu pihak yang belum yakni produsen.

"Siapa yang belum bekerja? Adalah produsen. Ada kewajiban dalam perintah UU. Mari bekerja bersama. Paling tidak perkecil keran ini," tegasnya.

Ia juga meminta para produsen agar menjadikan pengelolaan sampah plastik produk kemasan sebagai perhatian perusahaan ke depan. Sebab, sampah plastik yang dihasilkan oleh produsen selama ini menjadi beban lingkungan sebesar 80 persen, baik di Indonesia maupun dunia.

"Cobalah produsen berkunjung ke TPA. Sampah itu jadi beban lingkungan 80 persen. Pemerintah punya tugas punya kewajiban, produsen dan masyarakat juga. Pengelolaan sampah harus jadi tanggungjawab bersama," katanya.

Seperti diketahui, PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengharuskan produsen untuk melakukan pengelolaan sampah dengan penggunaan bahan yang bisa didaur ulang hingga penarikan kembali sampah kemasan produk. PP ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 tahun 2019. []