Ekonomi

Pelaporan Online Transaksi Ekspor-Impor, Apa Untungnya bagi Pemerintah dan Pengusaha?


Pelaporan Online Transaksi Ekspor-Impor, Apa Untungnya bagi Pemerintah dan Pengusaha?
Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Priok milik Pelindo 2, Jakarta, Senin (16/9/2019). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2019 mencapai 14,28 miliar Dolar AS, merosot 7,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 14,45 miliar Dolar AS. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan implementasi Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS) per 1 Januari 2020. Sistem ini akan mengintegrasikan arus dokumen ekspor dan impor dari DJBC dan arus uang yang terdapat di Bank Indonesia.

Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia dapat melakukan rekonsiliasi data impor/ekspor dengan transaksi devisa secara komprehensif dan terintegrasi sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan devisa. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pengendalian defisit neraca transaksi berjalan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menjelaskan beberapa keuntungan penerapan SiMoDIS baik untuk pemerintah dalam hal ini DJBC, Bank Indonesia maupun pengusaha.

Bagi DJBC, dengan sistem ini maka pemerintah bisa melakukan konsiliasi untuk mencegah terjadinya under atau over invoice. "Kalau dari sisi DJBC, kita bisa melakukan konsiliasi sehingga tidak ada lagi under atau over invoice. itu pertama, prinsipnya," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Bagi BI, implementasi SiMoDIS akan membantu memberikan data yang akurat agar bisa memperkirakan jumlah pasokan dan permintaan untuk dolar.

"Dalam hal ini lah masuk satu keharusan bahwa kami di BI kita harus memiliki suatu data yang akurat sehingga bisa perkirakan berapa sebenarnya supply dolar dan permintaan dolar itu baik yang sekarang berlangsung ataupun kita buat prediksi," lanjutnya.

Sementara bagi pengusaha, melalui rekonsiliasi SiMoDIS maka dapat dibedakan antara pengusaha patuh dan tidak patuh. Sehingga nantinya akan menjadi referensi pemerintah untuk memberikan insentif fiskal.

"Kita juga bisa menjadikan output dari SiMoDIS sebagai referensi untuk memberikan insentif fiskal ke eksportir dalam bentuk ke mereka yang patuh diprioritaskan dapat kemudahan impor tujuan ekspor serta fasilitas lain," lanjutnya.

Untuk eksportir, insentif fiskal yang akan diberikan berupa kemudahan impor yang bertujuan untuk ekspor. Selain itu, bagi pengusaha yang patuh akan diberikan fasilitas berupa referensi dalam rangka proses pelayanan restitusi pajak khususnya PPN. Demikian juga dengan importir, akan diberikan insentif fiskal bagi pengusaha yang patuh.

"Kita tahu untuk mendapatkan restitusi dipercepat harus memenuhi beberapa kriteria. Kita jadikan output SiMoDIS ini menjadi salah satu referensi dalam rangka memberikan pelayanan restitusi dipercepat," lanjutnya.

Namun, sebaliknya jika pengusaha terbukti tidak patuh karena tidak membawa uangnya ke dalam negeri, maka akan diberikan sanksi administrasi atau pemblokiran.

"Maka akan kena sistem ini dan konsekuensinya dianggap tidak patuh, diberikan sanksi administrasi atau blokir," tambahnya. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co