Ekonomi

Pelaku Industri Tembakau Masif Minta Batalkan Kenaikan Cukai, Eh Pemerintah Masih Begini

Mata rantai IHT berharap agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif CHT karena menekan kinerja pada pabrik yang pada akhirnya dirasakan petani.


Pelaku Industri Tembakau Masif Minta Batalkan Kenaikan Cukai, Eh Pemerintah Masih Begini
Pekerja menyelasaikan pembuatan rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (24/10). Pemerintah menetapkan untuk menaikkan tarif cukai rokok mulai 1 Januari 2018 mendatang sebesar 10.04 persen mendatang dengan pertimbangan untuk mencegah peredaran rokok ilegal serta mengendalikan konsumsi rokok. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/pras/17.)

AKURAT.CO, Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022 diyakini akan semakin menekan kinerja industri hasil tembakau (IHT) dan sektor turunannya pada tahun depan. Untuk itu, seluruh mata rantai IHT berharap agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif CHT.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno mengatakan rencana naiknya CHT memberikan tekanan pada pabrik, yang pada akhirnya dirasakan petani.

"Kondisi ini akan berdampak pada bahan baku. Harga akan ditekan karena pabrik tidak mau mengambil risiko dengan harga jual. Maka pabrikan akan menekan harga bahan baku," jelasnya dalam acara AMTI Berdiskusi Seri IX bertema Meneropong Kebijakan CHT 2022 terhadap Kondisi IHT dan Dampak Turunannya, Selasa (2/11/2021).

baca juga:

Soeseno berharap agar kenaikan CHT benar-benar dipertimbangkan secara matang. Apalagi berkaca selama situasi pandemi di tahun 2020 saat volume produksi tembakau turun 10 persen, hal tersebut setara dengan sekitar 34 ribu ton tembakau petani tidak terserap.

"Harapan kami cukai jangan naik lagi," tukas Soeseno.

Kondisi pandemi dan kenaikan CHT tiap tahun pun membebani para pekerja di sektor IHT. Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) SPSI, Sudarto mengungkapkan dalam kurun 10 tahun terakhir, terjadi pengurangan rata-rata 6.088 pekerja per tahun di sektor ini.

"Kondisi ini semakin menambah kekhawatiran dan keresahan atas kepastian kelangsungan pekerjaan serta penurunan kesejahteraan yang sebenarnya telah terjadi setiap tahun. Ini bukti kebijakan pemerintah terhadap IHT yang tidak memperhatikan dampaknya terhadap buruh," tegas Sudarto.

Sektor ritel dan koperasi pun turut terdampak akibat kenaikan CHT. Secara umum, kondisi ekonomi ritel belum pulih. Begitu pula dengan daya beli masyarakat yang masih terbatas. Rencana kenaikan tarif CHT, dijawab dengan reaksi menaikkan harga rokok di tingkat agen.

Situasi lain yang menjadi tantangan adalah semakin maraknya rokok-rokok ilegal yang ada di peritel mikro, karena kebiasaan konsumen tentu akan mencari produk yang lebih murah atau terjangkau, ungkap Anang Zunaedi Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo).