News

Pegawai Tuntut KPK Jujur Soal Hasil TWK

Pegawai KPK meminta Juru Bicara menghentikan pernyataan-pernyataan yang blunder dan sesat


Pegawai Tuntut KPK Jujur Soal Hasil TWK
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Pegawai KPK meminta Juru Bicara KPK Ali Fikri, sebagai perwakilan resmi lembaga, menghentikan pernyataan-pernyataan yang blunder dan sesat. Khususnya soal hasil asesmen tes wawasan kebangsaan yang saat ini berpolemik.

Beberapa orang sebagai perwakilan dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam Tes Wawasan Kebangsaan, telah bersurat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data.

Ada delapan poin yang diminta pegawai dalam surat permohonan keterbukaan informasi tersebut. Delapan poin tersebut adalah:

1. Hasil Asesmen TWK yang meliputi Tes IMB, Tes Tertulis dan Tes Wawancara

2. Kertas Kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen (untuk semua tahapan tes), yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Metodologi penilaian

b. Kriteria penilaian

c. Rekaman/ hasil wawancara

d. Analisa Assesor/ pewawancara

e. Saran dari Assesor/ pewawancara

3. Dasar/ acuan Penentuan unsur-unsur yang diukur dalam Asesmen TWK tersebut

4. Dasar/ acuan penentuan kriteria Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Asesmen TWK tersebut

5. Dasar/ acuan penentuan dan penunjukan Assessor/pewawancara

6. Data-data yang diberikan oleh KPK kepada Assessor/pewawancara, berikut alasan pemberian dan/ atau dasar hukumnya

7. Kertas Kerja Assessor/pewawancara

8. Berita Acara Penentuan Lulus atau Tak Lulus oleh Assessor/ Pewawancara.

"Melihat dari karakteristik data yang diminta seharusnya tak butuh waktu lama untuk berkoordinasi dengan BKN sebagai pihak penyelenggara TWK. Apalagi, seharusnya semua data tersebut, sudah tersedia bahkan sebelum TWK berlangsung," kata perwakilan pegawai KPK Budi Agung Nugroho dalam rilisnya, Kamis (17/6/2021).

Penyerahan data tersebut telah dilakukan di Kantor MenPAN RB pada tanggal 27 April 2021 dengan seremoni khusus.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf g, Perjanjian kerjasama antara KPK dan BKN dalam penyelenggaraan TWK ini, maka KPK berhak untuk memanfaatkan seluruh hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai, laporan pelaksanaan kegiatan TWK dan seluruh data dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan TWK tanpa perlu meminta persetujuan BKN.

“Kecuali, landasan hukum, dan sertifikat asesor yang seharusnya ada seblum TWK, dibuat backdate seperti Nota Kesepahaman antara BKN dan KPK dalam pelaksanaan TWK,” kata Budi Agung Nugroho.

Budi melanjutkan, KPK sebagai lembaga penegak hukum dan BKN sebagai lembaga yang mengatur manajemen kepegawaian negara, tidak sepatutnya menyelenggarakan hal-hal yang melawan hukum.

“Bagaimana bisa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di depan Ombudsman RI, yang tengah memeriksa tentang maladministrasi, tanpa malu mengakui adanya kontrak kerja sama yang sengaja dibuat backdate,” kata Novariza, mengamini rekannya.

Para pegawai merasa patut curiga akan adanya manipulasi-manipulasi lanjutan yang akan dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Sebab, sejak awal proses TWK direncanakan dan kemudian dilaksanakan, betapa banyak manipulasi yang telah terjadi. Permintaan keterbukaan informasi yang diminta pegawai juga dirasa sangat lamban dan bertele-tele.

Tidak seperti proses munculnya pasal Tes Wawasan Kebangsaan dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang alih status pegawai. Jika dalam proses pelaksanaan perkom tersebut KPK bisa cepat dalam berkoordinasi pengundangan yang hanya berlangsung satu hari yang sama, maka permintaan hasil TWK pegawai seharusnya bisa lebih cepat dari itu.

Seperti diketahui, dalam lembar Perkom Nomor 1 Tahun 2021, tanggap penetapan dan pengundangan, berlangsung dalam satu hari yang sama, yakni 27 Januari 2021.

Belakangan diketahui, kontrak swakelola antara KPK dan BKN dalam pelaksanaan TWK juga dibuat tanggl 27 Januari 2021.

“Prosesnya kilat, sehingga cenderung mencurigakan, tapi giliran kami meminta hasil, prosesnya lamban sekali,” kata Novariza. 

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta tak menyebar informasi bohong atau hoaks soal hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawainya. Ali membantah menyebar berita bohong.

Ali menjelaskan, terdapat 8 poin informasi dan data yang diminta oleh para pemohon melalui PPID KPK terkait pelaksanaan TWK. Satu diantaranya adalah mengenai hasil TWK.

"Sehingga hasil TWK yang diterima KPK dari BKN pada tanggal 27 April 2021, hanyalah salah satu dari yang diminta pemohon," terang Ali dalam keterangannya, Kamis (17//6/2021).

Ali menambahkan, data hasil TWK yang diterima KPK itupun merupakan data kolektif. Sedangkan data yang diminta pemohon merupakan data pribadi masing-masing pemohon. Sehingga sudah seharusnya KPK berkoordinasi dengan BKN dalam rangka pemenuhan permohonan tersebut. Terlebih, informasi dan data mengenai pelaksanaan TWK tidak sepenuhnya dalam penguasaan KPK.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhan menyebut, KPK dianggap menyebarkan informasi hoaks, karena dari penelusuran melalui website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) disebutkan tanggal 27 April 2021 lalu, Kepala BKN Bima Haria telah menyerahkan hasil TWK kepada Pimpinan KPK. 

Terkait hal ini, Kurnia merasa ada yang janggal lantaran KPK harus berkoordinasi dengan BKN untuk mendapatkan hasil TWK, padahal hasil tes tersebut sudah disampaikan ke KPK. []

Arief Munandar

https://akurat.co