Ekonomi

Pede Tak Matikan Ekonomi Rakyat, Jokowi: PPKM Mikro Jangan Dipertentangkan!

Presiden Jokowi meyakini PPKM mikro adalah kebijakan paling tepat karena bisa diterapkan tanpa mematikan ekonomi rakyat


Pede Tak Matikan Ekonomi Rakyat, Jokowi: PPKM Mikro Jangan Dipertentangkan!
Presiden Joko Widodo meyakini PPKM mikro adalah kebijakan paling tepat. (AKURAT.CO/BPMI-Setpres/Muchlis Jr)

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua KCPPEN Airlangga Hartarto menyebut bahwa penguatan perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melalui konferensi pers secara virtual, Presiden Jokowi mengungkap alasan pemerintah lebih memilih PPKM mikro untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 kali ini. Menurutnya, PPKM mikro adalah kebijakan paling tepat karena bisa diterapkan tanpa mematikan ekonomi rakyat.

“Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro? pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (23/6/2021).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki lisensi yang sama yakni membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar hal tersebut tidak dipertentangkan.

“Saya sampaikan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki lisensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan,” ungkapnya.

Disisi lain, terdapat persoalan dimana implementasi PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi pun meminta para pimpinan pemerintah daerah agar berkomitmen dalam penerapan PPKM mikro serta posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk.

“Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat semestinya laju kasus bisa terus terkendali,” tambahnya.

Sekadar informasi, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengumumkan atau PPKM berskala mikro. Perpanjangan PPKM mikro kali ini dilakukan dengan sejumlah aturan baru yang diperketat. Pengetatan PPKM mikro berlaku mulai 22 Juni 2021 hingga dua pekan ke depan. Terdapat sejumlah ketentuan yang disesuaikan dalam PPKM Mikro kali ini.

"Beberapa kegiatan yang terkait PPKM Mikro yang akan diperpanjang tanggal 15-28 juni ini, untuk daerah zona merah, work from home 75%. Jadi (work from office/WFO) kantornya 25% dan (jam kerja karyawan) harus digilir, ” kata Menko Airlangga dilansir dari Antara.

Zona merah menggambarkan suatu wilayah yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19, sedangkan zona kuning dan hijau masing-masing memiliki risiko sedang dan risiko rendah. Menko Airlangga menjelaskan perkantoran yang terletak di zona merah, hanya boleh diisi karyawan yang berjumlah tidak melebihi 25% dari kapasitas.

Perusahaan juga wajib membuat jadwal bergiliran bagi karyawan yang akan bekerja di kantor (WFO). Sedangkan, untuk perkantoran di zona oranye atau kuning, pemerintah memberikan kelonggaran.

“Kalau yang di zona oranye dan kuning, WFO dan WFH nya 50%,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga mewajibkan 100% sekolah di kecamatan zona merah menggelar pembelajaran secara daring.[]