News

PDIP: Tanpa Haluan Negara, Waduh Mengerikan Sekali Bangsa Ini

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan pentingnya haluan negara.


PDIP: Tanpa Haluan Negara, Waduh Mengerikan Sekali Bangsa Ini
Ahmad Basarah PDIP

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan pentingnya haluan negara. Tanpa haluan negara, pembangunan akan kehilangan keberlanjutan kebijakan pembangunan nasional. Akibatnya, setiap ganti presiden, arah pembangunannya berubah dan publik akan meraba-raba kemana arah kiblat negara dibawa oleh presiden terpilih. 

Dengan adanya haluan negara, kiblat pembangunan nasional tidak berubah seiring perubahan rezim yang berkuasa. Dalam konteks itu, fraksi PDIP di MPR menghendaki adanya amandemen terbatas, yaitu menambah satu ayat dalam Pasal 3 UUD 1945. 

Pasal yang ingin dimasukan sebagai penambahan adalah kewenangan MPR untuk menetapkan arah pembangunan atau roadmap nasional. Dengan begitu, roadmap pembangunan tidak berganti-ganti setiap periode. 

Dengan adanya roadmap pembangunan nasional, publik tak perlu khawatir arah dan kiblat pembangunan nasional setiap rezim berganti. Saat ini, situasi itulah yang terjadi di mata publik. 

"Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi besok presiden siapa dari partai apa, kita nggak perlu khawatir mereka (presiden terpilih) mau bawa kemana negara ini. Mereka mau bawa kemana arah bangsa ini. Tapi kalau sekarang, waduh mengerikan sekali bangsa ini. Setiap ganti presiden, gubernur, walikota, kita kemudian meraba-raba. Ini apa idiologinya, apa hiden agendanya. Bangsa ini mau dibawa kemana. Kasian anak cucu kita nanti," katanya saat memberi tanggapan atas hasil survei SMRC, Minggu (20/6/2021). 

Karena itu, gagasan pentingnya mengembalikan haluan negara yang hilang dalam UUD 1945 dan GBHN menemukan momentumnya saat ini. Karenanya, perlu amandemen terbatas UUD itu. Sehingga dengan adanya haluan negara, kiblat pembangunan nasional untuk jangka panjang menjadi lebih pasti. 

"Sehingga gagasan pentingnya mengembalikan haluan negara, ataupun pokok-pokok haluan negara, whatever nanti yang disepakati justru agar kita lebih punya kepastian dalam menuju mana bangsa kita ini mengarah," ungkapnya. 

Menurut dia, pentingnya mengamandemen dan memasukan ayat tentang haluan negara itu bertujuan untuk memperkecil ego sektoral setiap rezim. Apalagi, tidak ada aturan dan sanksi yang melarang atau menghukum setiap rezim untuk mengubah-ubah kiblat pembangunan. 

"Jadi kalau pak Jokowi tiba-tiba mau pindah ibu kota lalu presiden berikutnya batalin pindah ibu kota, kan tidak ada larangan apa-apa. Oleh karena itu, munculah gagasan agar calon presiden, gubernur, walikota, silahkan mengkampanyekan program-programnya. Tapi dia tidak boleh keluar dari roadmap pembangunan nasional yang sudah disepakati oleh MPR," katanya.[]