News

PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum


PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
Suasana perumahan kawasan Pulau Maju atau yang sebelumnya disebut Pulau D, Jakarta Utara, Senin (17/6/2019). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan berupa rumah dan rumah kantor (rukan) yang didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta. IMB itu diberikan kepada bangunan-bangunan yang sudah terbangun. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Politsisi PDIP Pandapotan Sinaga mengkritik keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penerbitan 923 sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas lahan Pulau Reklamasi.

Menurut Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini, Peraturan Gubernur (Pergub) 206/2016 tentang Panduan Rancangan Kota sebagai pintu masuk menertibkan adalah langkah keliru. Pergub itu kata dia tak memiliki dasar hukum kuat untuk menerbitkan IMB di atas lahan pulau palsu itu.

"Dasar dia (Anies) bikin IMB apa? Apa pergub itu alas hukum jadi IMB. Itu dipertanyakan kepada dia," kata Pandapotan saat dihubungi, Jumat (21/6/2019).

Menurut Pandapotan, payung hukum yang mengatur reklamasi adalah Peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) bukan Pergub 206/2016 bikinan mantan Gunernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu.

Draf Raperda RZWP3K ini telah ditarik Anies dengan alasan direvisi namun hingga saat ini pihaknya belum mengajukan lagi Raperda tersebut ke DPRD DKI untuk kembali dibahas.

Pandopotan mendesak agar Anies segera menuntaskan revisi Raperda tersebut agar segera dibahas. Dia menilai Anies sengaja menyandra Raperda itu.

"Dia bikin cepat-cepat, tetapi kalau untuk kepentingan yang luas seperti perda pulau malah ditahan-tahan," tegasnya.

Dihubungi terpisah Poltisi Gerindra M Taufik mengatakan Raperda RZWP3K tak perlu lagi dibahas karena Anies telah menghentikan proyek reklamasi ini.

Dengan kembali membahas Raperda itu kata Taufik sama saja menghidupkan kembali proyek pembangunan 13 pulau reklamasi yang sudah diberhentikan Anies beberapa waktu lalu.

"Kalau Perda dihidupin, itu 13 pulau idup lagi. Ini kan kita ramai-ramai minta reklamasi disetop. Udah disetop sama Anies kan. Nah untuk pulau-pulau yang baru dibangun itu, masukin saja ke (Perda) RTRW dan RDTR," ujarnya.[]