News

PDIP DKI Salahkan Pemprov Terkait Penutupan Seluruh Outlet Holywings

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menyalahkan Pemprov DKI pada kasus penutupan seluruh outlet Holywings di Jakarta.


PDIP DKI Salahkan Pemprov Terkait Penutupan Seluruh Outlet Holywings
Nagita DPRD DKI Jakarta Komisi A dari Fraksi PDIP Gembong Warsono, di Gedung DPRD DKI, Selasa (28/8) (AKURAT.CO/Herry Supriyatna)

AKURAT.CO, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menyalahkan Pemprov DKI pada kasus penutupan seluruh outlet Holywings di Jakarta. Gembong menyatakan bahwa lemahnya pengawasan di lapangan menyebabkan manajemen Holywings dengan mudah memanipulasi izin usahanya. 

Seperti diketahui, Pemprov DKI menutup operasional 12 outlet Holywings di Jakarta salah satunya karena operasional usaha mereka tak sesuai perizinan. Izin usaha Holywings adalah restoran tetapi dalam kenyataannya Holywings mengelola hiburan. 

"Ya, itu kan akibat kelalaian dari Pemprov. Iya donk. Itu kan akibat lalai dalam pengawasan. Lalai dalam melakukan pembinaan. Maka di lapangan terjadi pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Kalau tidak lalai kan tidak mungkin terjadi pelanggaran," kata Gembong, Rabu (29/6/2022). 

baca juga:

Jadi, kata dia, soal promo minuman beralkohol dengan label "Muhammad" dan "Maria" itu, kata dia, hanyalah akibat semata. Persoalan mendasarnya, kata dia, justru ada pada lemahnya pengawasan lapangan oleh Pemprov DKI Jakarta. 

"(Soal promo yang viral) Itu hanya akibat. Akibat dari pengawasan yang lemah. Jadi kan informasinya bahwa usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Izinnya apa tapi usahanya apa. Kalau itu dilakukan pengawasan, mungkin nggak terjadi pelanggaran? Kan nggak mungkin," katanya. 

Akibat kelalaian pengawasan dan pembinaan, 3000 orang karyawan sebagaimana diklaim manajemen Holywings mengalami kerugian ekonomi. Mereka kehilangan pekerjaan. Bahkan, kata Gembong, boleh jadi 3000 orang itu kini menjadi pengangguran baru di Jakarta. 

"Maka akibat kelalaian Pemprov DKI dalam melakukan pengawasan dan pembinaan berakibat pada pengangguran 3000 orang," ungkapnya. 

Dia mendorong agar Pemprov DKI Jakarta dan manajemen Holywings duduk bersama. Kedua belah pihak, kata dia, harus duduk bersama untuk merumuskan agar 3000 pekerja tidak dirugikan karena tempat mereka bekerja ditutup Pemprov DKI. 

"Mesti duduk bareng. Antara Pemprov dengan para pengusahanya. Tetapi sekali lagi Pemprov kan pasti sudah punya data terkait perusahaan-perusahaan nakal itu. Tetapi kenapa dia sampai berani nakal, itu pertanyaannya. Karena pengawasan tadi. Jadi nggak bisa sepihak. Kedua belah pihak mesti duduk bareng dirumuskan bersama bagaimana untuk bisa menyelematkan 3 ribu pekerja. Jadi harus begitu, kalau nggak, nggak ketemu jalan keluarnya," katanya. []