News

PDIP Desak Anies dkk Setop Kerja Sama dengan ACT: Soal Kredibilitas!

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendesak Pemprov DKI Jakarta menghentikan seluruh bentuk kerja sama bidang kemanusiaan dengan ACT.


PDIP Desak Anies dkk Setop Kerja Sama dengan ACT: Soal Kredibilitas!
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono (AKURAT.CO/Arief Munandar)

AKURAT.CO Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan seluruh bentuk kerja sama bidang kemanusiaan dengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Desakan itu muncul setelah Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy mencabut izin ACT karena adanya dugaan pelanggaran.

Menurutnya, jika kerja sama dengan ACT masih tetap dilanjutkan, maka kredibilitas Pemprov DKI Jakarta pun akan dipertanyakan.

"Lah iya lah konsekuensinya harus seperti itu, setop semua kerja sama dengan ACT. Karena kan penilaian dari pihak lain sudah jelas bahwa ACT itu diduga melakukan penyelewengan. Itu kan pihak lain mengatakan itu ketika lembaga yang seperti itu kemudian Pemprov kerja sama padahal kita sudah tahu kredibilitasnya seperti itu kita masih melanjutkan kerja sama, yang salah kan kita," katanya saat dihubungi AKURAT.CO, Rabu (6/7/2022).

baca juga:

Pada prinsipnya, terang dia, Pemprov DKI dibolehkan bekerja sama pada lembaga yang kredibel. ACT, katanya, sudah bukan lembaga filantropi yang tepat untuk diajak kerja sama. Pemprov DKI harus senapas dengan pemerintah pusat terkait ACT.

"Karena yang mau kita kelola ini kan dana masyarakat. Ketika kita sudah tahu dan sudah memahami persoalan yang dihadapi oleh ACT, harusnya Pemprov mengikuti jalan yang ditempuh oleh pemerintah pusat harusnya seperti itu bukan membuat kebijakan yang berbeda. Kenapa? Karena yang mau kita kelola ini adalah buat masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, pada Selasa (5/7/2022) berharap kerja sama pada bidang kemanusiaan dengan ACT tetap berlanjut. Menurut Gembong, setelah muncul keputusan Mensos Adinterim, kerja sama itu harus sudah dihentikan. 

"Harusnya Pak Wagub mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh pemerintah pusat," ungkapnya. 

Selain itu, ada lembaga filantropi lain yang bisa diajak kerja sama. Pemerintah DKI, disarankan menggandeng lembaga-lembaga kemanusiaan lain dalam menjalankan program kemanusiaannya. 

"Masih banyak, masih banyak lembaga sosial yang bisa diajak kerja sama dengan kredibilitas yang tidak kalah baiknya dengan ACT, kan seperti itu," ungkapnya. []