Rahmah

PBNU akan Bahas ODGJ Hingga Kepemilikan Tanah di Muktamar ke-34

Ketua Komisi Maudhu'iyah KH Abdul Moqsith Ghazali mengatakan, PBNU akan membahas tiga masalah fikih tematik di Muktamar NU ke-34 mendatang.


PBNU akan Bahas ODGJ Hingga Kepemilikan Tanah di Muktamar ke-34
Gedung PBNU (Universitas Islam Nusantara)

AKURAT.CO  Ketua Komisi Maudhu'iyah KH Abdul Moqsith Ghazali mengatakan, PBNU akan membahas tiga masalah fikih tematik di Muktamar NU ke-34 mendatang. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Konferensi Pers Muktamar NU ke-34 yang digelar di Jakarta, Jumat (3/12/2021).

Pertama, adalah mengenai bagaimana pandangan fiqih Islam terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Apakah di dalam fikih Islam dianggap sebagai subjek hukum atau tidak.

Kiai Moqsith menyebut pembahasan ODGJ ini bukan yang pertama dibahas Nahdlatul Ulama. Sebelumnya, pada Munas NU tahun 2017, tepatnya di Nusa Tenggara Barat sudah dibicarakan mengenai pandangan Fikih Islam terhadap disabilitas.

"Waktu Munas NU 2017 karena yang dibahas adalah kaum difabel yang disebut dengan difabel fisik, maka kali ini kita akan bicara mengenai khusus ODGJ orang dengan gangguan kejiwaan," ujarnya.

ODGJ dari segi jumlah, menurut Kiai Moqsith cukup banyak. Menurutnya, diperkirakan sampai lima juta orang di Indonesia. Belum lagi dengan orang yang disebut disabilitas.

Sehingga, dalam hal ini, Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab untuk memberikan advokasi teologis terhadap orang-orang yang disebut mengalami gangguan kejiwaan. Oleh sebab itu, agama menanggung tanggung jawab negara, agar negara terlibat dalam advokasi untuk memberikan jaminan jiwa terhadap ODGJ.

"Karena itu, Nahdlatul Ulama merasa berkepentingan membahas tema ini, karena menyentuh terhadap hak-hak dasar negara," tuturnya.

Kedua, materi yang akan dibahas dalam forum Muktamar adalah mengenai kedaulatan rakyat atas tanah. Menurut Kiai Moqsith, tanah menjadi rukun sebuah neraga yang tidak bertambah dan tidak berkurang, sementara warga negara selalu bertambah dan tidak pernah berkurang.

Sehingga bagaimana agama dan individu di dalam sebuah negara memiliki hak terhadap tanah. Karena hak warga negara terhadap tanah merupakan bagian dari wasilah untuk terciptanya hak asasi manusia.

"Karena tanah itu bukan hanya berfungsi secara ekonomi di tempat kita mencari nafkah tapi dia juga berfungsi secara sosial, Bahkan dalam pandangan agama tanah itu berfungsi sebagai tempat kita untuk beribadah," ucapnya.

Ketiga, materi yang akan dibahas adalah mengenai badan hukum. Sebab di dalam Fiqih Islam yang disebut sebagai subjek adalah individu yang salat, individu yang berpuasa, individu yang mengeluarkan zakat dan individu yang berhaji.

Lalu status badan hukum sebagai subjek hukum atau tidak, sehingga badan hukum ketika memilki kekayaan yang sudah lebih satu tahun, wajib atau tidak mengeluarkan zakat. Mengingat selama ini zakat hanya dikeluarkan oleh individu-individu. 

"Tiga masalah inilah yang akan kita bahas di dalam Muktamar NU di Lampung nanti, orang dengan gangguan kejiwaan, kepemilikan atas tanah, dan badan hukum," pungkasnya. []