News

Pasca Diretas, Dewas BPJS Kesahatan Minta Komisi IX Bantu Tingkatkan Kembali Kepercayaan Publik

Dewas meminta Direksi BPJS  Kesehatan untuk segera menindaklanjuti secara hukum atas kebocoran data peserta


Pasca Diretas, Dewas BPJS Kesahatan Minta Komisi IX Bantu Tingkatkan Kembali Kepercayaan Publik
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Achmad Yurianto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX; Direksi BPJS Kesehatan; Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021). (Youtube DPR RI)

AKURAT.CO, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Achmad Yurianto meminta DPR RI untuk membantu meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada BPJS Kesehatan terkait pengelolaan data peserta pasca terjadi dugaan kebocoran data 279 juta peserta di internet.

Adapun permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX; Direksi BPJS Kesehatan; Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

"Ini lah yang kami harap bahwa Komisi IX khususnya bisa sangat membantu kita untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap JKN terkait dengan isu pengelolaan data yang bocor," ungkap Yurianto.

baca juga:

Yurianto mengaku jika pihaknya telah menyampaikan saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi BPJS Kesehatan agar segera melakukan penelusuran mendalam atas kebenaran berita dan segera melakukan klarifikasi secara transparan kepada seluruh stakeholders atas kondisi yang terjadi di lapangan.

"Karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI Polri dan semuanya ada di sana dan kalau memang benar bahwa data itulah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka resiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat," terangnya.

Kemudian, kata Yurianto, Dewas meminta Direksi BPJS  Kesehatan untuk segera menindaklanjuti secara hukum atas kebocoran data peserta dan segera menyiapkan rencana kontinjensi dengan menggunakan pendekatan business continuity management untuk meminimalisir dampak dan memulihkan keamanan data serta menjaga kepercayaan publik.

"Segera melakukan langkah-langkah mitigasi atas seluruh potensi risiko reputasi yang timbul atas pemberitaan dimaksud. Ini tentunya akan kontraproduktif kalau dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan secara nasional," ujarnya.

Selain itu, Yurianto menyebut jika data yang dimiliki BPJS Kesehatan berisiko, dan intervensi sistem internal juga memiliki potensi yang rawan juga. Karena dari pengawasan dewas sistem ini tergelar mulai dari pusat sampai ke tangan sampai ke kantor cabang hingga deputi kewilayah-an.

"Nah inilah yang kami rumuskan sejak awal kinerja yang dilaksanakan oleh direksi untuk segera menanggapi isu-isu tentang kebocoran data peserta ini," tegasnya.

Sementara terkait dengan pengamanan IT, lanjut Yurianto, BPJS Kesehatan akan melakukan sharing session dengan para praktisi dan pemangku kepentingan nasional guna meningkatkan ketahanan data dan informasi BPJS kesehatan.

"Asesmen vulnerability jangan secara lebih intensif meningkatkan efektifitas aplikasi penanganan serangan siber dan meningkatkan keamanan seluruh jaringan dilevel kantor cabang dan kabupaten," jelasnya.[]