News

Akademisi: Pasal Penghinaan Kepala Negara Masih Diperlukan

"Jadi korban itu bisa mengadukan dan kemudian bisa diproses. Kalau nggak, ya nggak bisa"


Akademisi: Pasal Penghinaan Kepala Negara Masih Diperlukan
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Penandatanganan Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (18/1/2021). (AKURAT.CO/BPMI-Setpres/Muchlis Jr)

AKURAT.CO,  Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Agus Surono menilai bahwa Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam draf Rancangan kitab Undang-undang hukum pidana (RKUHP) masih diperlukan.

"Pasal ini masih diperlukan. Memang sekarang sudah berubah, kalau dulu pasal ini adalah merupakan pasal yang namanya delik biasa sekarang berubah menjadi delik aduan gitu," ujar Agus dalam diskusi yang diselenggarakan Crosscheck secara vitrual, Minggu (13/6/2021).

"Jadi korban itu bisa mengadukan dan kemudian bisa diproses. Kalau nggak, ya nggak bisa," sambungnya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan nantinya ketika presiden atau wakil presiden tidak senang dengan pihak yang dianggap menghina, bisa memberikan kuasa untuk melapor ke polisi.

"Bisa mengajukan atau dapat mengajukan melaporkan kepada aparat penegak hukum baru ini bisa diproses," terangnya.

Agus menegaskan, penghinaan dalam beleid tersebut melihat kapasitas presiden dan wakil presiden sebagai lembaga kepresidenan serta wakil kepresidenan bukan sebagai individu.

"Kalau selama ini kan yang pasal 154 kan seperti itu nah ini tidak bisa ini adalah orang masuk dalam kategori delik aduan sebenarnya ini untuk menghindari adanya hal-hal yang sifatnya sumer tadi ya dalam artian bahwa kalau presiden itu tidak merasa perlu untuk kemudian melaporkan ya ga perlu," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan untuk membatasi kritik.

Dia menyebut, setiap orang termasuk kepala negara memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya. Dia mengungkapkan, pasal ini sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab.

Hal tersebut disampaikan Menkumham Yasonna menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (9/6/2021).

"Bukan berarti mengkritik Presiden salah. Kritiklah kebijakannya dengan sehebat-hebatnya kritik, enggak apa-apa. Bila perlu, kalau tetap tidak puas, mekanisme konstitusional juga tersedia kok,” tutur Yasonna.[]