News

Partai Rakyat:  PKS Menjalankan Protokol Kesesatan 

PKS menyatakan pernyataan Edy Mulyadi menyangkut pemindahan ibu kota negara baru merupakan ekspresi pribadi


Partai Rakyat:  PKS Menjalankan Protokol Kesesatan 

AKURAT.CO - Juru bicara Partai Rakyat, Heru Kurniawan, merespon polemik Edy Mulyadi terkait ucapannya yang dinilai anti kebhinekaannya terhadap masyarakat kalimantan. Heru menilai, Edy Mulyadi adalah simbol kegagalan parpol dalam pola rekruitmen dan kaderisasi. 

"Saya tergelitik melihat sikap PKS terhadap persoalan Edy Mulyadi. Alih-alih ikut meminta maaf ke publik, PKS justru memperlakukan kadernya ini seperti virus dan cepat-cepat cuci tangan. Kalau cuci tangan yang begini Ketum (Partai Rakyat) Arvindo Noviar bilangnya sih protokol kesesatan," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/1/2022). 

Sebelumnya, pernyataan Edy Mulyadi tentang lokasi ibu kota negara baru di Kalimantan sebagai tempat 'jin buang anak'. Selain itu Edy melontarkan kalimat-kalimat tidak pantas lainnya yang kemudian menuai reaksi keras dari rakyat khususnya Kalimantan. 

baca juga:

"Jangan lupa, Edy mulyadi juga Sekjen di GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama. Posisi sekjen ini kan tidak main-main, setiap ucapan yang disampaikan seorang sekjen tentu menggambarkan wajah dan ideologi GNPF itu sendiri,"  lanjut Heru. 

Sebelumnya, ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa pernyataan Edy Mulyadi menyangkut pemindahan ibu kota negara baru merupakan ekspresi pribadi. 

"Kalau ada orang yang memiliki ekspresi, kan pandangannya ya tentu PKS tidak ikut bertanggungjawab atas ekspresi-ekspresi itu. Kan gitu," kata Jazuli di Jakarta, Senin (24/1/2022). 

Hal serupa juga dikatakan oleh Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri. Ia menyampaikan bahwa pernyataan Edy Mulyadi tentang Kalimantan tidak ada sangkut pautnya dengan PKS. 

Mabruri menegaskan, Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS namun setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS. 

"Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS," ujar Mabruri dalam keterangannya, Senin (24/1/2022). 

Mabruri menegaskan sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI. 

"Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," ungkapnya.[]