News

Partai Gerindra Tengah Kaji Soal Larangan Eks HTI dan PKI Ikut Pemilu

Partai Gerindra Tengah Kaji Soal Larangan Eks HTI dan PKI Ikut Pemilu


Partai Gerindra Tengah Kaji Soal Larangan Eks HTI dan PKI Ikut Pemilu
Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku, pihaknya tengah mengkaji tentang syarat peserta pemilu, baik pileg, pilpres maupun pilkada bagi calon mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan PKI di draf revisi UU Pemilu.

Selain itu, kata Dasco, Partai Gerindra juga dikabarkan tengah meminta berbagai pendapat kader mengenai perlu tidaknya Pilkada di 2022.

"Kita sedang kaji (larangan peserta pemilu bagi mantan HTI dan PKI) untuk kemudian nanti kita akan bahas bersama sama di komisi II," ungkap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Kemudian saat disinggung mengenai aturan ambang batas parlemen. Dasco mengaku, Partainya tidak keberatan dengan adanya kenaikan parliamentary threshold .

"Ya kami dari partai gerindra pada prinsipnya tadi keberatan parlementery threshold diangka 4,5 atau 7," ujarnya.

Ia mengklaim bahwa Partai Gerindra intens berkomunikasi dengan Parpol lainnya membahas ambang batas parlemen. Sehingga, bisa diputuskan ambang batas parlemen untuk 2024.

"Oleh karena itu dalm komunikasi-komunikasi intens dilakukan antara parpol di parlemen, partai gerindra ikut aktif dalam komunikasi tersebut untuk sama sama kita putuskan parlementhry thresholdmya seperti apa. Demikian,"

Sementara, lanjut Dasco, untuk ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold Dasco menyebut Gerindra sepakat jika ambang batas pencolan presiden hingga 25 persen.

"Sama, kalau Presidential threshold kita juga sedang kita komunikasikan. Pada prinsipnya ya mau 20 persen -25 persen kami ikut saja," pungkasnya.[]