News

Partai Gerindra Minta Revisi UU Pemilu Tetap Dilakukan


Partai Gerindra Minta Revisi UU Pemilu Tetap Dilakukan
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan pidatonya didepan para kader yang hadir dalam deklarasi dan perayaan HUT partai Gerindra di lapangan Arcici, Rawasari, Jakarta, Minggu (11/3). Surat pernyataan deklarasi ini berbarengan dengan perayaan HUT ke-10 Partai Gerindra yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019-2024 yang akan datang (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Partai Gerindra mengusulkan agar revisi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tetap dilakukan demi menjaga kualitas demokrasi serta melihat situasi di masa pandemi Covid-19 yang membutuhkan perhatian lebih komprehensif.

Oleh karena itu, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyarankan agar wacana Pemilu dan Pilpres 2024 sebaiknya dipersiapkan sejak sekarang supaya kualitas demokrasi bisa berjalan dengan baik.

"Saat ini perdebatan nya adalah apakah kita akan membahas mengenai RUU Pemilihan Umum yang baru atau tetap mempertahankan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya termasuk pemilihan Presiden," ujar Ahmad Muzani, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1/2021).

Ia mengungkapkan dalam sejarah demokrasi langsung sejak dilaksanakan pemilu pasca reformasi 1999, Indonesia selalu mengalami perubahan tentang sistem pemilu setiap lima tahun berikutnya perubahan itu selalu terjadi.

Perubahan itu mencakup sistem penghitungan suara, sistem pemilu apakah akan terbuka atau tertutup, threshold yang selalu naik, sampai konversi suara menjadi kursi, dan dapil yang juga selalu bertambah.

"Ini yang menyebabkan kemudahan membuat pola pemilihan Umum tidak pernah Ajeg dan tidak pernah bisa dilakukan perbaikan kualitas nya karena sistem nya selalu berubah. Partai politik selalu menyesuaikan dengan UU yang baru setiap lima tahun," ungkapnya.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia perlu mendapatkan sebuah penyempurnaan atas sistem pemilu kepada sistem pemilu yang lain. Ujian itu pada aturan main dalam UU Pemilu.

"Oleh sebab itu Partai Gerindra merasa konsistensi dalam menyelenggarakan Pemilu pada pola demokrasi yang berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama. Gerindra berpikir agar UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi landasan pemilu di 2019 sebaiknya tetap dipertahankan," ujarnya.

"Karena kita akan mengalami sebuah energi yang besar dalam pembahasan UU tersebut. Situasinya sekarang masih masa pandemi Covid-19 dimana pembahasan secara langsung tidak dimungkinkan," sambungnya.

Lebih lanjut, Muzani menyebutkan segenap komponen bangsa perlu mulai berpikir bagaimana sinergi KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi lebih baik lagi. Sehingga masalah-masalah yang diakibatkan selama pemilu dapat dihindari.

"Termasuk kita dapat mengurangi bagaimana ekses negatif dari pemilihan Umum seperti money politik itu juga harus menjadi perhatian kita. Karena itu Gerindra menginginkan agar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan umum sebaiknya tetap dipertahankan sebagai sebuah landasan bagi penyelenggaraan pemilihan Umum legislatif dan presiden pada 2024," pungkasnya.[]